Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Papua Barat Perkuat Kerja Sama dengan Inggris

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Inggris dalam berbagai sektor, mulai dari konservasi lingkungan, riset dan inovasi, energi, hingga pendidikan, untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di kediaman Dubes Inggris, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Pertemuan itu tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, melainkan forum strategis untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference di Manokwari pada 9–14 Februari 2026.

Kerja sama Pemprov Papua Barat dan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris ini merupakan kelanjutan dari hubungan erat yang telah terjalin sejak masa jabatan pertama Gubernur Dominggus pada 2017-2022, yang dibuktikan melalui penerbitan Deklarasi Manokwari.

Baca juga: Pembangunan Pabrik Sawit Mini di Papua, Masyarakat Adat Manokwari Tangkap Pesan Prabowo

Untuk diketahui, Deklarasi Manokwari merupakan wujud komitmen Pemprov Papua Barat dalam menjaga hutan dan lingkungan sebagai bagian dari kontribusi global.

Menindaklanjuti hasil deklarasi tersebut, pertemuan kali ini juga membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian yang telah diraih dan tantangan yang masih dihadapi.

Dominggus mengatakan bahwa Deklarasi Manokwari telah diaplikasikan dalam kebijakan konkrit daerah, salah satunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pada RTRW nasional sekaligus mengakomodasi RTRW kabupaten.

Dalam RTRW tersebut, Pemprov Papua Barat menetapkan 70 persen kawasan hutan untuk dilindungi dan 50 persen wilayah laut untuk dijaga, dengan prinsip pemanfaatan yang bijaksana.

Baca juga: Penertiban Kawasan Hutan Perlu Selaras dengan Kepastian Hukum HGU

Lebih lanjut, Dominggus menyampaikan, Pemprov Papua Barat juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui Otonomi Khusus meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 serta 23 Peraturan Daerah Khusus yang mengatur tentang hutan adat. Regulasi turunan juga telah disiapkan dan tengah memasuki tahap pelaksanaan.

Pada pertemuan tersebut, Dominggus turut menyoroti peluang dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Inggris melalui kerja sama dengan kementerian terkait.

Menanggapi hal itu, Kedubes Inggris menyampaikan bahwa saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait program pendataan dan registrasi hutan adat di sejumlah wilayah Papua.

Baca juga: Gedung Pusat Pengelolaan Dana Umat Didirikan di Lahan Eks Kedubes Inggris

Riset dan inovasi

Di bidang riset dan inovasi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat Charlie D Heatubun menjelaskan bahwa Papua Barat terus mendorong pendekatan pembangunan berbasis lanskap ridge to reef.

Pendekatan tersebut dilakukan agar pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta penguatan hak masyarakat adat, misalnya melalui pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan.

Selain itu, Pemprov Papua Barat juga telah menjalin kerja sama dengan Royal Botanic Gardens dalam upaya pemetaan dan penetapan kawasan tumbuhan penting di Papua Barat.

Kerja sama tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang daerah, khususnya terkait penentuan kawasan yang harus terus dilindungi dan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Baca juga: Nusron Wahid: Tata Ruang Daerah Terdampak Bencana Sumatera Harus Didesain Ulang

"Kawasan yang dilindungi tersebut memiliki kekayaan tumbuhan endemik serta flora dan fauna bernilai penting yang wajib dilestarikan, sekaligus menyimpan potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha berkelanjutan," ujar Charlie dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/2/2026).

Peran perusahaan energi Inggris

Dok. Pemprov Papua Barat Pertemuan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di kediaman Dubes Inggris, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Pertemuan tersebut turut menyinggung peran British Petroleum (BP) di Papua Barat. Menurut Dominggus, kehadiran perusahaan energi terkemuka asal London itu telah melalui proses panjang yang melibatkan masyarakat adat. Sejak awal berdiri hingga kini, BP dinilai telah berkontribusi bagi ekonomi daerah.

Dominggus secara khusus meminta dukungan Dubes Inggris Dominic terkait realisasi partisipasi interest (PI) 10 persen yang diharapkan dapat segera dibayarkan pada triwulan I-2026.

Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak industri minyak dan gas bumi (migas).

Selain itu, Pemprov Papua Barat juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kerja sama penjualan gas dengan BP Tangguh.

Baca juga: Seluruh Harga BBM BP Turun Per 1 Februari 2026, Cek Rinciannya

Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat Papua Barat.

"Kita harapkan lebih banyak berdayakan masyarakat lokal. Memang sudah berjalan dan harus ditingkatkan lagi, semacam pelatihan dan kursus supaya lebih terampil fungsikan peralatan dan semua aktivitas serta bisa kurangi tenaga kerja dari luar," kata Dominggus.

Program beasiswa bagi putra-putri Papua

Di bidang pendidikan, Dubes Inggris Dominic menawarkan program beasiswa bagi putra-putri asli Papua untuk menempuh studi di universitas ternama di Inggris. Pada 2026, Pemerintah Inggris akan mulai membuka aplikasi bagi mahasiswa yang berminat. 

"Pertama kali ada orang asli Papua yang mau belajar di Inggris melalui aplikasi mahasiswa Papua untuk program beasiswa. Harapannya, kami akan melihat mahasiswa Papua Barat di universitas-universitas Inggris. Tahun ini pertama kali ada aplikasi dari Papua," jelas Dominic.

Inisiatif tersebut disambut positif oleh Gubernur Dominggus. Ia berharap dapat menyiapkan generasi muda Papua Barat agar mampu memanfaatkan peluang pendidikan internasional dan kembali mengabdi di daerah.

Baca juga: Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir Jadi Kadiv Humas Polri

"Nanti kita adakan pertemuan lebih lanjut dan bisa kita siapkan anak-anak mahasiswa melalui aplikasi agar dapat memenuhi syarat untuk kuliah di Inggris. Kita juga perlu tahu berapa jumlah kuota yang diberikan dan persyaratannya supaya bisa persiapkan mereka, terutama di sekitar daerah penghasil," ungkap Dominggus.

Menurutnya, program beasiswa tersebut menjadi kesempatan berharga bagi generasi muda Papua Barat. Selain membuka akses pendidikan berkualitas di Inggris yang biayanya tidak terjangkau jika ditanggung sendiri, program ini juga diharapkan dapat melahirkan lulusan yang kembali ke daerah untuk mengabdi dan membangun Papua Barat.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo Perstatik), Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.