Hadiri Fordasi 2024, Pj Gubernur Ali Paparkan Potensi Perkebunan dan Wisata Papua Barat 

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menghadiri Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia ( Fordasi) Tahun 2024, Selasa (27/8/2024).

Pada kesempatan itu, Ali menjabarkan karakteristik daerah, potensi, dan upaya penanganan dalam menindaklanjuti sejumlah arahan pemerintah pusat, meliputi inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem. 

Dia menyebutkan, Papua Barat memiliki potensi hayati berupa kopi dan kakao berkualitas tinggi.

Kemudian, Papua Barat juga memiliki potensi wisata di bidang religi. Ali menilai, ada semangat untuk memperkuat bangsa

“Kami punya wisata spiritual di Papua Barat dan menjadi pintu masuk seluruh agama samawi di Papua. Semua kekuatan spiritual untuk memperkuat bangsa ini," katanya dalam siaran pers, Senin (2/9/2024).

Baca juga: Senyum Cerah Pasangan Hemat Usai Periksa Kesehatan di Papua Barat

Papua Barat juga berinovasi dengan mengembangkan Sistem Aplikasi SAIK+ yang dapat menemui data kampung dan kelurahan di seluruh wilayah Papua Barat.

Sistem tersebut berfungsi meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi dasar kampung. 

DOK. Pemprov Papua Barat Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menghadiri Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) Tahun 2024, Selasa (27/8/2024).

Dengan demikian, data tersebut dapat mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan. 

Untuk layanan perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Papua Barat telah meluncurkan e-Pace.

Lebih lanjut, Ali meminta pemerintah pusat dapat memperbanyak kegiatan yang menumbuhkan perekonomian di daerah. 

Terakhir, dia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menerima para mahasiswa/mahasiswi asal Papua Barat.

Baca juga: Papua Barat Raih Penghargaan Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih dari Kemendagri

Adapun Fordasi 2024 merupakan ruang komunikasi dan silaturahmi yang bertujuan meningkatkan kolaborasi demi kesejahteraan sembilan provinsi daerah khusus di Indonesia.