Pj Gubernur ABT Sebut 23 Tahun Otsus Bawa Kemajuan untuk Orang Asli Papua

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ali Baham Temongmere (ABT) menyampaikan pandangannya tentang otonomi khusus (otsus) yang telah berlangsung selama 23 tahun dan dampaknya bagi orang asli Papua (OAP).

“Menurut saya, otsus telah membawa perubahan signifikan, terutama dalam memunculkan para pejabat OAP yang kini menduduki posisi-posisi tertinggi di Tanah Papua,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, lanjut Ali Baham, otsus juga mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan berbagai program lainnya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali Baham dalam rapat Transisi Pemerintah dan antisipasi rawan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Papua Barat, di ruang rapat lantai III kantor gubernur Papua Barat, Rabu (18/9/2024).

Baca juga: Lawan Kotak Kosong di Papua Barat, Dominggus Mandacan Nomor Urut 1

Rapat tersebut digelar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat, Komite Intelijen Daerah (Kominda) Papua Barat, dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Dalam kesempatan itu, Ali Baham menegaskan bahwa dirinya turut menjadi bagian dari sejarah lahirnya Undang-undang (UU) Otsus dan memberikan gambaran mengenai kondisi Papua sebelum regulasi tersebut hadir.

"Jika kita melihat perjalanan otsus, kita harus ingat bahwa perhatian terhadap Papua bukan hanya dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), tetapi juga dari presiden-presiden sebelumnya,” ucapnya.

“Pada masa akhir Orde Baru, sekitar tahun 1999, di Jayapura, pejabat OAP yang menduduki eselon II hanya sekitar lima orang. Sekarang, jumlahnya sudah jauh lebih banyak. Ini bukti bahwa ada perubahan signifikan dengan adanya otsus. Negara telah memberikan perhatian besar kepada kita," sambung Ali Baham.

Baca juga: Terima Audiensi OJK dan BI, PJ Gubernur Sumsel Siap Dukung Program Pembangunan Ekonomi Daerah

Untuk diketahui, dalam forum tersebut juga membahas capaian program pembangunan di Papua selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Ali Baham mengapresiasi kontribusi besar presiden, terutama dalam pembangunan di Papua Barat.

Ia menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Papua Barat telah mengalami banyak kemajuan.

"Kita sudah melihat banyak perubahan. Dari pemekaran provinsi, yang awalnya hanya satu, kini Papua menjadi enam provinsi. Ini merupakan kebijakan berani dari Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya," imbuh Ali Baham.

Baca juga: Datang ke DPR, Prabowo Subianto Lambaikan Tangan saat Dipanggil Pak Presiden

Selain itu, lanjut dia, peresmian proyek-proyek besar, seperti pabrik pupuk Kaltim di Fakfak, bandara Siboru di Fakfak, proyek Tran tiga Ginting Oil, hingga pabrik semen Maruni, semuanya merupakan kontribusi nyata Presiden Jokowi bagi Papua Barat.

Dukungan Pemerintahan Jokowi hingga Prabowo

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Daru Cahyono mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya juga mengajak stakeholder untuk memberikan dukungan yang sama kepada pemerintahan baru, presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka,” imbuhnya.

Selain itu, Daru menegaskan pentingnya TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus menjaga stabilitas keamanan nasional hingga pelantikan pemerintahan baru, serta menjaga ekonomi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Papua Barat.

Baca juga: BBM Oplosan Jadi Pertamax di Lampung, Dijual ke Pertashop

Pesan Presiden dalam rapat di IKN sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga keamanan hingga masa transisi pemerintahan.

Sementara itu, Kepala BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy menyoroti program percepatan pembangunan di Tanah Papua menuju Indonesia Emas 2045.

Program tersebut mencakup Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP) yang terbagi dalam program lima tahunan.

"Papua emas adalah ketika kita mampu mencapai apa yang telah digariskan oleh RIPP dan RAPP, di mana seluruh rencana tersebut akan termuat dalam sistem informasi percepatan pembangunan Papua," jelas Irene.

Baca juga: Basuki Paparkan Pembangunan Sektor Air IKN di AIWW Beijing

Di sisi lain, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Alfred Papare mengatakan bahwa keamanan di Papua Barat masih kondusif, dan pihak kepolisian bersama TNI siap menjamin kelancaran tahapan pilkada.

"Kami dari Polri dan TNI menyampaikan di forum ini, bahwa kami menjamin situasi di Papua Barat tetap aman dan kondusif hingga masuk ke tahapan pengesahan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur (wagub) serta bupati atau wakil bupati (wabup), dan pencabutan nomor urut pada Minggu (22/9/2024) sampai Senin (23/9/2024)," jelasnya.

Percepatan pembangunan Papua

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Papua Barat Muslikhuddi membahas beberapa aspek penting terkait percepatan pembangunan di Papua, termasuk perlunya menginventarisir aturan perundang-undangan mengenai Otonomi Khusus bagi Papua.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat penyusunan peraturan terkait hukum adat di Papua, agar segera diatur dalam perundang-undangan.

Baca juga: Resmi, Kemenkumham Buka Seleksi untuk Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-undangan

"Perda yang berkaitan dengan hukum adat, misalnya untuk tujuh kelompok adat yang ada di Papua, jika terjadi pelanggaran hukum, akan dipidana berdasarkan komunitas adat tersebut. Meskipun prosesnya sulit, jika kita tidak memulai sekarang, kapan akan selesai? Kita harus mendorong hal ini," ujar Muslikhuddi.

Ia juga menyoroti peran kejaksaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, yang meliputi tiga bidang utama, yaitu dukungan kebijakan, penegakan hukum, dan pendidikan.

Muslikhuddi menekankan pentingnya mencegah korupsi serta tindakan tegas dalam penegakan hukum.

Baca juga: Penegakan Hukum bagi Pemerkosa dan Pembunuh di Bawah Umur

"Saya selalu bilang, saya senang kalau bapak-bapak datang ke kantor saya untuk ngopi, tapi saya tidak senang kalau bapak-bapak datang ke kantor saya pakai rompi (tahanan)," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri oleh Pj Sekda Papua Barat, anggota BP3OKP Papua Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para tamu undangan lainnya.