Gubernur Jateng Dorong Perusahaan Swasta dan BUMD Beri Ruang untuk Pekerja Disabilitas

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pekerja disabilitas.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas aspirasi perwakilan penyandang disabilitas yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk mendorong perusahaan agar lebih terbuka dalam merekrut pekerja difabel.

Menurut mereka, masih ada perusahaan yang membatasi penerimaan pekerja disabilitas dan cenderung hanya menerima penyandang disabilitas ringan.

Oleh karena itu, Luthfi menegaskan bahwa perusahaan swasta wajib mengalokasikan kuota minimal 1 persen bagi tenaga kerja disabilitas.

Sementara itu, BUMD milik Pemprov Jateng wajib menyerap sedikitnya 2 persen penyandang disabilitas dari total pekerja.

Menurut Luthfi, ketentuan afirmasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut sudah diatur secara jelas dan harus dijalankan oleh seluruh pihak terkait.

Baca juga: Sulitnya Akses Kerja Penyandang Disabilitas di Jember, Stigma Jadi Tantangan

Ia menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang dan memperoleh pekerjaan yang layak.

“Tidak ada namanya kelompok disabilitas tersisihkan, baik dari akses kerja, pelatihan, maupun kegiatan ekonomi,” ujar Luthfi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi dalam acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Jateng, Selasa.

Selain itu, ia juga menyoroti program Kecamatan Berdaya yang diarahkan menjadi wadah pelatihan bagi penyandang disabilitas dan perempuan rentan.

Luthfi meminta agar pemberdayaan kelompok tersebut tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi juga ditindaklanjuti dengan penyediaan kesempatan kerja, dukungan ekonomi, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Baca juga: Sosok Ahmad, Penyandang Disabilitas yang Lulus UMM dengan Segudang Prestasi

Difabel minta dukungan pendataan dan akses ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Difabel Boyolali Sri Setyaningsih menyampaikan bahwa kelompok difabel membutuhkan afirmasi khusus dalam pendataan sosial.

Menurut Sri, tidak semua penyandang disabilitas berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun, mereka tetap termasuk kelompok rentan dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Ia menilai indikator penentu kesejahteraan antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas perlu dibedakan. Pasalnya, sejumlah fasilitas yang kerap dianggap sebagai aset bagi masyarakat umum justru merupakan kebutuhan dasar bagi difabel.

Sri mencontohkan rumah berlantai keramik, sepeda motor roda tiga, dan sanggar pelatihan yang berfungsi sebagai sarana mobilitas serta pemberdayaan.

Baca juga: Petani Disabilitas di Bulukumba Raup Puluhan Juta dari Selada Hidroponik

“Kalau rumah kami tidak dikeramik, kami tidak akan bisa berjalan. Kami punya sepeda motor roda tiga, itu kaki kami, karena tanpa motor itu kami tidak bisa ke mana-mana,” ungkapnya.

Difabel Boyolali sampaikan sejumlah aspirasi

Selain kesempatan kerja, Sri juga memohon dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) disabilitas.

Ia mengatakan, penyandang disabilitas di Boyolali telah menghasilkan berbagai produk, mulai dari jasa jahit, kuliner, hingga pertukangan. Namun, pengembangan usaha mereka masih terkendala keterbatasan modal.

Sri juga mengusulkan agar penyandang disabilitas dilibatkan dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, difabel tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pelaku ekonomi produktif.

Dari sektor pariwisata, Sri mengusulkan agar destinasi wisata di Jateng lebih ramah terhadap penyandang disabilitas melalui penyediaan jalur kursi roda, toilet yang aksesibel, serta sumber daya manusia (SDM) yang memahami etika pelayanan bagi difabel.

Baca juga: Indonesia Arena Jadi Venue Konser F4, Ada Akses Ramah Difabel

“Kami para penyandang disabilitas dan keluarga juga berhak untuk berpariwisata,” tegasnya.

Sri juga meminta dukungan mobil siaga untuk membantu mobilitas penyandang disabilitas. Menurutnya, keterbatasan transportasi masih menjadi salah satu hambatan utama bagi difabel untuk mengikuti pelatihan maupun menjalankan aktivitas produktif.

Terakhir, Sri mengusulkan pengembangan Sanggar Krisnapatra di Boyolali menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Ia mengungkapkan bahwa sanggar tersebut telah melatih sekitar 600 penyandang disabilitas dan membantu menyalurkan 180 orang menjadi tenaga kerja tetap di berbagai perusahaan sejak 2021.

Namun, fasilitas tersebut belum memenuhi standar sebagai lembaga pelatihan kerja.

“Kami tidak minta dikasihi, kami minta diberi akses dan kesempatan,” tutur Sri. 

Baca juga: Gigih demi Keluarga: Alim, Marbut Difabel Jualan Hewan Kurban Hingga Tidur di Lapak