Pemprov Jateng Realisasikan 5.382 Jamban, Taj Yasin Sebut Kebutuhan Masih Tinggi

KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah merealisasikan 5.328 unit jamban sepanjang 2025.

Upaya tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Jateng dalam memperbaiki kualitas sanitasi masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan sekaligus menanggulangi kemiskinan ekstrem.

“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa reses persidangan IV tahun sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu.

Baca juga: Satu Tahun Ahmad Luthfi–Taj Yasin Pimpin Jateng, Begini Dinamika dan Capaian Kinerjanya

Menurutnya, intervensi sanitasi berperan strategis dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jateng tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.

Meski jumlah jamban terus meningkat, Taj Yasin menyebut kebutuhan jamban layak masih tinggi. Pasalnya, masih terdapat sekitar 21.542 rumah tangga yang belum memiliki akses jamban sehat.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk sinergi dengan DPR RI.

“Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” kata Taj Yasin.

Baca juga: Taj Yasin Minta Pemerintah Pusat Bantu Lengkapi Jamban 21.000 Rumah di Jateng

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyatakan pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jateng sebagai salah satu prioritas.

“Kami menyerap aspirasi dari Jateng, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.

Abdul Wachid memastikan Komisi VIII akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya mitra kerja komisi, guna mempercepat peningkatan sanitasi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga menyalurkan bantuan untuk Pemprov Jateng.

Bantuan itu meliputi dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 2,76 triliun serta sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku usaha mikro kecil (UMK) senilai Rp 21,8 miliar.

Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR Nilai Skema “War Ticket” Tabrak UU Haji dan Umrah

Selain itu, diserahkan pula bantuan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp 4,08 miliar, dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp 2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp 7,95 miliar.