Pastikan MBG Aman, Pemprov Jateng Akselerasi Penerbitan SLHS

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota tengah mengakselerasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ( SLHS).

Sebab, proses verifikasi SLHS yang sebelumnya dilakukan Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) kini sudah dapat dilaksanakan langsung oleh dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Luthfi saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis ( MBG) di Jebres, Kota Surakarta, Rabu (8/10/2025).

SPPG tersebut merupakan salah satu dari 84 SPPG di Jateng yang sudah mengantongi SLHS.

"Kami lakukan check and recheck. Hari ini di wilayah Jebres. SPPG ini yang sudah mendapatkan SLHS," kata Luthfi dalam siaran pers.

Baca juga: Jadi Syarat Wajib, BGN Minta Seluruh SPPG Miliki Serifikat SLHS dan Halal

Dengan adanya kewenangan baru ini, dinas kesehatan kabupaten/kota dapat langsung melakukan verifikasi terhadap kelaikan lingkungan dapur SPPG.

Proses verifikasi meliputi inspeksi makanan untuk diuji di laboratorium selama 1–10 hari, serta pelatihan bagi personel dapur terkait cara penjamahan makanan, kandungan gizi, dan aspek sanitasi lainnya.

Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh penerima manfaat MBG, terutama anak-anak terlindungi dari risiko paparan penyakit atau keracunan makanan.

"Ini sudah kami sosialisasikan. Ini kami masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kami," jelas Luthfi.

Lebih lanjut, dia menyebut setiap SPPG telah diarahkan membentuk grup komunikasi yang beranggotakan personel SPPG, perwakilan wali murid, kepala sekolah, serta perwakilan ibu hamil dan ibu menyusui.

Baca juga: Kemenkes Terbitkan SE Percepatan Penerbitan SLHS bagi Dapur MBG

Melalui forum ini, diharapkan muncul dialog interaktif antarberbagai pihak agar pelaksanaan program MBG semakin tepat sasaran dan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan, seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota telah diinstruksikan membentuk Posko MBG.

Posko tersebut berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap darurat ketika terjadi permasalahan.

"Posko ini sebagai media informasi, penetrasi, dan quick response (respons cepat) apabila terjadi apa-apa,” ungkap Luthfi. 

Dia menjelaskan, keberadaan posko tersebut sudah mendapatkan izin dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan wajib beroperasi penuh.

Baca juga: Labfor Polda Jateng Mulai Selidiki Penyebab Kebakaran Pasar Wonogiri

“Ini menjadi model untuk wilayah kami, 1x24 jam posko harus ada orangnya (petugas)," tegasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Jebres Kota Surakarta, Jhoni Prabowo mengatakan, dapur SPPG Jebres sudah beroperasi sejak 13 Januari 2025 dan mengantongi SLHS sejak Maret 2025. 

Saat ini, SPPG Jebres melayani 3.308 sasaran yang terdiri dari 3.207 peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, serta 101 sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

SPPG Jebres juga rutin berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Puskesmas Jebres untuk melakukan pengecekan lingkungan dan uji laboratorium secara berkala.

Pengecekan itu, meliputi hasil produksi, seperti makanan, air maupun peralatan maupun saat paket MBG didistribusikan kepada penerima.

Baca juga: Taj Yasin: Pondok Pesantren Jateng yang Punya Dapur Umum Tak Wajib Ikut MBG

"Kami juga selalu melakukan pengecekan organoleptik. Jadi dari tampilan, warna, dan bau. Bahkan, ahli gizi kami selalu merasakan masakan yang kami masak. Sample makanan tersebut juga bisa diuji," jelas Jhoni.