Ungguli Sulsel dan Jabar, Jateng Sabet Juara I Pelaksana SPHP Terbaik dari Badan Pangan Nasional RI

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyabet penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kategori Pelaksana SPHP Terbaik Pertama dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (RI).

Jateng dinobatkan sebagai juara satu setelah meraih skor 95 atau mengungguli Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di peringkat dua dengan skor 93 dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) di peringkat tiga dengan skor 90.

Penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di Hotel Intercontinental Bali, Jumat (15/9/2023).

Sebagai penerima penghargaan, Nana mengatakan, penilaian yang dilakukan Badan Pangan Nasional RI dalam SPHP Award antara lain, meliputi respons cepat, elaborasi, dan kolaborasi dalam menggerakkan kabupaten dan kota.

Baca juga: BPN Kabupaten Bekasi Dapat Hibah Tanah Satu Hektar

"Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan ya, beserta staf yang tentunya telah bekerja sama atau berkolaborasi dengan pegiat pangan di kabupaten maupun kota ,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/9/2023).

Selain itu, Nana juga mengapresiasi atas kolaborasi Ketahanan Pangan Provinsi Jateng dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jateng, termasuk para kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), serta badan usaha lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa prestasi yang diraih harus terus dipertahankan.

Adapun upaya untuk mempertahankan kinerja tersebut, antara lain dengan memaksimalkan kebijakan ataupun aturan yang sudah berjalan.

Baca juga: Banyak Kebijakan Bersifat Jakarta-sentris, Harusnya Disesuaikan Kondisi Masing-masing

“Sebagai contoh, memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHati) yang digagas sejak 2014 lalu. Kemudian, menggunakan cold storage dan menjalankan sistem logistik daerah,” imbuh Nana.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa langkah untuk mempertahankan kinerja yang selama ini sudah terbangun.

Adapun langkah tersebut, yaitu memaksimalkan program yang sudah berjalan. Kemudian terus menggencarkan gerakan diversifikasi pangan, mulai dari jagung, umbi-umbian, dan sumber karbohidrat lainnya

Tak lupa Nana mengingatkan, pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarjajaran terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BUMN, BUMD, dan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri).

Baca juga: Setahun Bertugas di Perbatasan RI-Papua Nugini, 450 Prajurit TNI Kembali ke Riau

Juara I Gerakan Pangan Murah

Untuk diketahui, selain meraih penghargaan Pelaksana SPHP Terbaik Pertama, Pemprov Jateng juga mendapatkan juara pertama Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jateng Dyah Lukisari mengatakan, GPM di wilayahnya tidak hanya melibatkan Bulog, tetapi juga 361 poktan dan gapoktan.

Ia menjelaskan, setiap poktan dan gapoktan berpartisipasi dalam gerakan pasar murah, mereka diberikan bantuan transportasi komoditas, sehingga mereka bisa menjual lebih murah dari harga pasaran.

Baca juga: Maling Jual Mazda CX-3 Curian Rp 100 Juta lewat Medsos, Jauh di Bawah Harga Pasaran

"Itu yang kalau kami mungkin contohkan, beras itu diberikan bantuan transport Rp 1.200 per kilogram (kg). Tinggal nanti gapoktan kirim ke gerakan pasar murah itu, misalnya 2 ton, berarti 2 ton x Rp 1.200. Kemudian (komoditas) yang gampang rusak, cabai, telur, bawang merah itu (diberikan bantuan transport) Rp 2.000 per kg," jelas Dyah.

Sejak Januari hingga Agustus 2023, lanjut dia, pelaksanaan GPM dengan pemberian bantuan transportasi komoditas terhitung sudah 394 kali dilakukan.

Untuk pelaksanaan sampai Desember 2023 nanti, kata Dyah, masih ada 80 kali GPM.

Pemberian subsidi harga pangan

Selain inovasi pelaksanaan GPM dengan bantuan transportasi, Pemprov Jateng juga mempunyai terobosan pemberian subsidi harga pangan.

Baca juga: Cak Imin Klarifikasi soal Janji Subsidi BBM Gratis Jika Menang Pilpres

Pada 2022, subsidi harga pangan diberikan pada komoditas kedelai.

"Kenapa kami memilih kedelai? Karena saat itu kami evaluasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), itu kedelai harganya sudah stabil tinggi. Lebih dari 20 persen dari harga acuan pemerintah. Sekalipun kedelai itu kedelai impor. Dengan kondisi itu, maka kita kemudian mengintervensi dengan subsidi harga Rp 1.000 per kg," tutur Dyah.

Adapun tim TPID yang dimaksud, yaitu Bank Indonesia (BI), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Biro Perekonomian.

Dyah mengungkapkan, terdapat sebanyak 2.086 perajin tahu dan tempe yang menerima subsidi harga kedelai.

Penerima subsidi harga kedelai, kata dia, dikhususkan bagi perajin tahu tempe non-primkopti.

"Jadi yang kecil-kecil itu yang kami bantu. Itu mungkin yang agak berbeda dengan provinsi lain," ucap Dyah.

Baca juga: Pentingnya Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

Provinsi Jateng, lanjut dia, juga memiliki intervensi jangka menengah untuk stabilisasi pasokan harga pangan.

Adapun Jateng telah menyiapkan sarana prasarana (sarpras) simpan dengan cold storage supaya umur simpan komoditas pangan yang mudah rusak lebih panjang.

"Jadi ada cold storage kapasitas 15 ton yang digunakan untuk menyimpan bawang merah dan juga cabai. Kami tempatkan di BUMD Kota Surakarta, PT Pedaringan. Itu digunakan saat harga komoditas jatuh seperti bawang merah seperti sekarang ini," imbuh Dyah.

Saat harga komoditas jatuh, lanjut dia, PT Pedaringan membeli untuk menyerap komoditas dengan harga sesuai acuan pemerintah. Kemudian komoditas yang dibeli akan disimpan.

Baca juga: Tingkatkan Produksi Tembakau, Jekek Serahkan Bantuan Mesin Multi Komoditas kepada 16 Poktan

Saat terjadi kenaikan harga komoditas, maka komoditas akan dilepas di pasar dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga pasar.

"Jadi itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan untuk jangka menengahnya. Yang lebih penting lagi, adanya dana alokasi untuk bantuan transportasi komoditas itu. Ini bisa menggerakkan kabupaten dan kota supaya ikut berkontribusi dalam stabilisasi pasokan harga pangan," jelas Dyah.