Harga BBM Naik, Ganjar Sidak ke SPBU dan Pasar Tradisional di Jateng

DOK. Pemprov Jateng Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) saat sidak ke SPBU.

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merespons cepat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak Sabtu (3/9/2022).

Melihat hal tersebut, Ganjar langsung terjun ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memastikan stok BBM aman.

Hal itu terlihat saat Ganjar mengunjungi Rembang, Selasa (6/9/2022). Ganjar menyempatkan diri mengecek kondisi BBM di SPBU dan berdialog dengan petugas dan masyarakat sekitar.

Selain memastikan stok BBM tersedia, Ganjar juga ingin memastikan apakah masyarakat masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya di tengah kondisi kenaikan harga BBM.

Pada Rabu (7/9/2022), Ganjar juga melakukan sidak ke sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Gajahmungkur Kota Semarang dan SPBU Exit Tol di Batang.

Dari sidak itu, Ganjar menyimpulkan bahwa tidak terjadi gejolak signifikan di tengah masyarakat karena kenaikan harga BBM.

“Tadi saya tanya satu persatu pembeli, tidak ada gejolak dan biasa saja. Mereka masih bisa berkegiatan seperti biasanya. Hal terpenting, sampai hari ini kita pantau kondisinya masih bisa lah masyarakat kita layani dengan baik. Stok BBM untuk Jawa Tengah juga masih aman,” kata Ganjar, dikutip dari keterangan persnya, Rabu.

Selain menyambangi SPBU, Ganjar juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar- pasar tradisional untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pada Rabu hari ini, Ganjar melakukan sidak ke Pasar Podosugih Kota Pekalongan. Di tempat ini, ia mengetahui bahwa harga beras dan ayam, cabai, bawang merah, dan telur mengalami kenaikan.

“Iya, ada kenaikan harga ya. Saya lihat memang naik setelah kenaikan BBM kemarin. Saya sudah meminta ke dinas terkait untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga sejumlah komoditas ini. Saya minta di hulu, Dinas Pertanian langsung mengecek stok beberapa komoditas yang naik, termasuk apakah ada faktor lainnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Ganjar juga telah menggelar rapat dengan Kapolda, Pangdam dan jajaran Forkopimda Jateng yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

TPID langsung diterjunkan ke lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

TNI dan Polri bertugas memantau ketat stok BBM, sehingga masyarakat dipastikan mendapat suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.

Sementara tim lain diterjunkan ke sejumlah titik untuk mengecek kondisi di lapangan, memastikan stok kebutuhan pokok aman, serta mengontrol harga kebutuhan pokok usai kenaikan harga BBM.

“Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini. Maka Kapolda dan Pangdam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU, dan sebagainya pasti dijaga,” jelasnya.

Ganjar pun berharap pemerintah mempercepat pendataan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Pendataan ini penting agar bantuan bisa segera disalurkan.

“Saya harap pemerintah mempercepat pendataaan pada mereka yang terdampak akibat kenaikan BBM ini. Seperti driver ojek online, sopir angkot, dan masyarakat kecil lain yang terdampak,” tuturnya.

Menurutnya, pihak terdampak kenaikan harga BBM harus mendapatkan perhatian dan bantuan. Oleh karenanya, ia menginstruksikan jajarannya untuk membantu dengan sumber daya yang ada.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, lanjut Ganjar juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat sebesar 2 persen.

Jumlah tersebut, imbuh dia, masih bisa bertambah mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki perubahan yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng nanti.

“Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa mengatasi dampak dari kenaikan BBM termasuk pengurangan kemiskinan,” ucap Ganjar.