LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Ganjar Dukung Pendistribusiannya Tertutup

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo mendukung rencana pemerintah yang akan membuat mekanisme pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram (kg) secara tertutup.

Menurutnya, program subsidi pada bahan bakar yang biasa disebut gas melon tersebut selama ini memang banyak yang tidak tepat sasaran.

Sebab, lanjutnya, cara penjualan tabung gas subsidi yang dilakukan secara terbuka masih akan tetap membuat orang memburunya.

Hal itu dia sampaikan usai menemui sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di rumah dinasnya, Senin (20/1/2020).

Ganjar menyebut, meski tertulis hanya untuk kalangan miskin, namun banyak orang tidak peduli. Rata-rata, setiap orang ingin membeli apa pun dengan harga yang paling murah.

Baca juga: Pembangunan Inklusif, Kunci Ganjar Turunkan Angka Kemiskinan Jateng

"Sebab, disparitas harga antara tabung gas subsidi dan tidak sangat tinggi. Selain itu, cara menjualnya terbuka, pasti tidak tepat sasarannya,” ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Untuk itu, lanjutnya, jika ingin ada pola distribusi yang baik, maka harus dibenahi agar tidak berisiko.

Diusulkan sejak lama

Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga mengusulkan agar mekanisme penyaluran subsidi gas melon dievaluasi jika pemerintah memang mau membenahi.

Dia pun mengaku pihaknya sudah mengusulkan sejak lama agar subsidi tersebut tepat sasaran.

Baca juga: Transaksi Properti di Jateng Diproyeksikan Meningkat Tahun 2020

“Selama ini memang tidak tepat sasaran, karena saya beberapa kali temui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen, pasti mampu dong," katanya.

Terkait evaluasi yang dia usulkan, Ganjar mencontohkan permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani.

Dia menjelaskan, cara mengatasi permasalahan pupuk tersebut adalah dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui kartu tani.

"Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kita selesaikan,” ungkapnya.

Baca juga: Angka Kemiskinan Jateng Turun, Ganjar Tetap Belum Puas

Ganjar menyebut, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas, atau pun ketepatan potensi sasarannya.

Wacana penggantian subsidi

Sementara itu, terkait wacana penggantian subsidi yang semula barang lalu menjadi uang tunai, Ganjar mengatakan mekanismenya tetap sama, yaitu harus tepat sasaran dan tepat guna.

Menurutnya, jika bantuan berupa makanan, kesehatan, pendidikan, hingga LPG memang ingin diintegrasikan, makan bisa melalui pemberian bantuan berbentuk uang tunai.

Dengan uang tunai, tambahnya, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.

Baca juga: Waspada Cuaca Ekstrem di Jateng, Ganjar Dirikan Posko Bencana Terpadu

"Nanti kamu bisa belanja, buat yang miskin satu bulan sekian peruntukannya, untuk ini silakan diatur sendiri kan lebih enak. tidak spesifik ke komoditasnya," terangnya.

Sebab, lanjut Ganjar, sukses tidaknya penyaluran bantuan kepada masyarakat tergantung pada data.

Sebenarnya, pemerintah sudah punya data tentang siapa yang berhak menerima bantuan, tinggal sistemnya yang diperbaiki agar bisa dioperasikan.

"Siapa sih yang sebenarnya harus menerima itu. Itu di tabung 3 kg kan sudah ada tempelannya untuk orang miskin, maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan, katakan penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya,” jelasnya.

Baca juga: SPP Gratis di Jateng, Ganjar Minta yang Telanjur Bayar Dikembalikan

Dia mengilustrasikan, penerima paling mudah, misalnya anggota PKH. Jika penerima tersebut yang berhak, maka tinggal menunjukkan saja identitasnya dan selesai.