Kondisi Jalan Sudah Mulus, Ganjar Kurangi Jatah Anggaran Infrastruktur
SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Dari total anggaran yang telah disetujui sebesar Rp24,9 triliun tersebut, tidak banyak pergeseran penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan anggaran pada tahun 2018 akan diprioritaskan untuk beberapa program seperti pengentasan kemiskinan, infrastruktrur, dan pendidikan.
“Prioritasnya masih penanggulangan kemiskinan, infrastruktur juga masih (prioritas). Tapi kami ingin meratakan dengan tanggung jawab baru, yaitu pendidikan untuk menjadi pertimbangan," kata Ganjar saat ditemui di Semarang, Sabtu (2/12/2017).
Ganjar menerangkan, beberapa mata anggaran memang ada pergeseran tahun ini. Namun tidak terlalu banyak berubah dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pergeseran itu menyesuaikan dengan RPJMD yang sudah disiapkan sebelumnya.
Sementara mengenai infrastruktur, meski masih menjadi prioritas. Ganjar mengaku jika mengurangi jatah anggarannya. Hal itu disebabkan kondisi jalan di Provinsi Jateng sudah mulus dan sudah membaik.
“Infrastruktur berkurang karena jalan provinsi itu 89 persen sudah baik. Mudah-mudahan tidak kena bencana sehingga tetap mulus,” imbuhnya.
Lebih lanjut mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, program pengentasan kemiskinan harus dilandasi dengan single data yang valid. Selain itu, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) gencar dilakukan.
“Rehab RTLH nggak cukup kalau hanya dari anggaran kita, Kabupaten menyediakan, pusat menyediakan, Baznas menyediakan, CSR menyediakan. Kita dorong semuanya, termasuk bantuan-bantuan dari publik atau masyarakat dilakukan. Bahkan, dana desa kita dorong untuk percepatan,” terangnya.
Dukung
Dalam kesempatan lain, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi menambahkan, legislatif juga mendukung dan mendorong Pemprov Jateng mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
“Kami selalu menyuarakan agar Jawa Tengah kesejahteraan terus ditingkatkan, kemiskinan harus ditekan. Itu prioritas kami,” tuturnya.
Rukma menjelaskan, alokasi anggaran untuk kepentingan kebencanaan sudah dipersiapkan secara proporsional pada APBD TA 2018.
“APBD kita cadangkan, tapi kami tidak berharap itu digunakan. Tapi sudah kita siapkan dan itu cukup. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk pelaksanaannya saya rasa tidak masalah,” pungkasnya. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ANDI KAPRABOWO)
