Deretan Penghargaan di Bidang Pemerintahan Diraih Heru Selama Pimpin Jakarta, Begini Tanggapan Pengamat

Pemprov DKI Jakarta meraih terbaik tiga Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kategori Provinsi Terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di JCC, Senin (6/5/2024).

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta meraih terbaik tiga Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kategori Provinsi Terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di JCC, Senin (6/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS.COM – Dalam dua tahun kepemimpinannya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkomitmen untuk memajukan kota di berbagai sektor. Tidak hanya aspek lingkungan dan sosial, ia juga ingin memajukan Jakarta dari sisi pemerintahan, demi memberikan layanan dan program yang berpihak kepada masyarakat.

Atas komitmennya itu, Heru meraih sederet prestasi di bidang pemerintahan selama memimpin Jakarta. Pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta mendapat penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Se-Indonesia pada Kamis (26/10/2023).

“Berbagai inovasi telah dilakukan tanpa henti oleh seluruh petugas, mulai dari pelayanan di luar jam kerja hingga jemput bola. Semua terbayar dengan penghargaan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Heru dan seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan serta berkolaborasi yang membangun dalam pelayanan kami,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, seperti dikutip dari Beritajakarta.com.

Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2023 yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam enam kategori, yaitu Kampanye Komunikasi Publik, Siaran Pers, Media Sosial, Media Internal, Website, serta Audio Visual.

Bahkan, bukan hanya pada 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta telah meraih penghargaan AMH selama tiga kali berturut-turut sejak 2022. Hal ini karena Diskominfotik Jakarta dinilai mampu menyampaikan informasi dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga mendapat Innovative Government Awards (IGA) 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jakarta meraih predikat sebagai Provinsi Terinovatif dan Skor Tertinggi Regional II (Wilayah Jawa).

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyatakan, prestasi ini diraih karena Jakarta berhasil menerapkan inovasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Jakarta terpilih menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang mendapat penghargaan Provinsi Terinovatif. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Pj. Heru dan tentunya berkat kerja keras semua jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” kata Sigit, seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Rabu (13/12/2023).

Pada 2024, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) menerima Anugerah Adinata Syariah 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai buah dari komitmen Pemprov DKI Jakarta mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Jakarta.

“Kami mendukung penuh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi DKI Jakarta dengan mendorong seluruh pelaku usaha serta para stakeholders terkait untuk bersinergi dan bekerja sama,” ujar Heru.

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta menerima tiga Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 untuk Kategori Provinsi Terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target pembangunan daerah dengan baik.

“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa sinkronisasi menjadi kunci dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah pusat dan didukung pemerintah daerah,” ucap Heru.

Adapun beberapa capaian hasil pembangunan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2023 berfokus dalam beberapa prioritas, seperti transportasi, penanggulangan banjir, penanganan stunting, kemiskinan, serta meningkatkan indeks demokrasi.

Butuh perbaikan birokrasi

Penghargaan yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak hanya menjadi seremoni atau formalitas belaka, tapi seharusnya menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal inilah yang disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

“Mungkin bisa jadi motivasi, tapi tidak menyelesaikan masalah yang substansi di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan angka kemiskinan yang tinggi,” kata Trubus kepada Kompas.com, Senin (8/10/2024).

Menurut Trubus, alih-alih “membanggakan” penghargaan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan evaluasi besar demi menyelesaikan banyak masalah di kota yang saling berkaitan. Ketimbang percepatan layanan, Trubus meminta agar Pemprov DKI Jakarta memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Dalam bidang transportasi, misalnya, masyarakat butuh moda transportasi yang mudah dan murah. Di bidang kesehatan pun sama. Jadi, kalau Pemprov DKI Jakarta ingin merancang kebijakan, pastikan untuk mengetahui dulu apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, dengan kondisi Jakarta yang hampir sebagian besar penduduknya merupakan kelas menengah dan menengah ke bawah, pemberian dana bantuan harus digencarkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

“Bisa juga dengan membuka lapangan kerja di Jakarta di kantor-kantor milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Angka pengangguran di Jakarta masih sangat tinggi,” tutur Trubus.

Selain itu, ia pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat kebijakan yang selaras perwujudan Kota Global, dengan meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah ekonomi.

“Hal itu sangat mendesak sekali. Jadi, Pemprov DKI Jakarta harus turun ke lapangan untuk mencari solusi terbaik, bukan lagi based on business. Tata kelola pemerintahan harus berubah, tidak lagi menguntungkan yang kaya, tapi menyejahterakan masyarakat kecil,” tegas Trubus.

Ia pun mendesak agar Pemprov DKI Jakarta melakukan reformasi birokrasi yang dapat mencerminkan peningkatan nyata dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya, perlu ada sinkronisasi kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat.

“Ekonomi, masyarakat, dan lingkungan harus menjadi faktor penting dalam membangun Jakarta, terlebih jika mau menjadi Kota Global. Pemprov DKI Jakarta harus mulai berbenah, karena kebijakan yang sudah ada tidak menyelesaikan masalah. Dengan kondisi yang ada sekarang dan dengan berbagai tantangannya, beban pemimpin Jakarta selanjutnya jelas sangatlah besar,” papar Trubus. (Rindu Pradipta Hestya)