Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga, Integrasikan Kepulauan Seribu dengan Daratan Jakarta

DOK. Pemprov DKI Jakarta Dishub Provinsi DKI Jakarta tengah berusaha merevitalisasi pelabuhan.

KOMPAS.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tengah mengupayakan peningkatan layanan transportasi perairan yang terintegrasi di Kepulauan Seribu. Upaya ini dilakukan dengan proyek revitalisasi dan pembangunan dermaga pelabuhan pada 2023.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, rencana revitalisasi pelabuhan dilakukan menjadi dua tahap. Tahap pertama dilakukan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada semester I-2023. Sementara pelaksanaan pembangunan revitalisasi pelabuhan pada semester II-2023.

Syafrin menjelaskan, pada program kegiatan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Tahun 2023, ada empat lokasi yang direvitalisasi, yakni Pelabuhan Pulau Pramuka, Pelabuhan Pulau Sebira, Pelabuhan Pulau Pari, dan Pelabuhan Pulau Tidung Lanjutan.

Menurut Syafrin, proyek revitalisasi dan pembangunan sangat penting. Sebab, pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan ekonomi.

“Dalam kegiatannya, pelabuhan memiliki fungsi, di antaranya untuk pemerintahan dan pengusahaan. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, diperlukan fasilitas penunjang pelabuhan,” kata Syafrin dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Lebih lanjut, Syafrin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pengerjaan proyek dermaga di Kepulauan Seribu. Misalnya, cuaca dan gelombang yang tidak bisa diperkirakan serta lingkup area pekerjaan di pulau yang terbatas.

“Mobilisasi peralatan dan material juga sempat terhambat karena perizinan dari pihak pelabuhan. Moda transportasi untuk pengiriman juga masih sangat terbatas dikarenakan baru ada pembangunan skala besar seperti ini,” jelas Syafrin.

Adapun revitalisasi dermaga pelabuhan dilakukan dengan mengerjakan beberapa bagian dan berbeda-beda untuk setiap pulau. Pulau Pramuka, misalnya, dengan mengerjakan terminal pelabuhan dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Sementara itu, revitalisasi di Pelabuhan di Pulau Sebira diadakan dengan pengerjaan mekanikal elektrikal serta plumbing dan sea water reverse osmosis system (SWRO).

“Di Pelabuhan Pulau Tidung Lanjutan, dilakukan pengerjaan rumah generator set (genset) dan ground water tank dan ruang pompa. Di Pelabuhan Pulau Pari, pengerjaan yang dilakukan adalah breakwater dan dinding penahan tanah atau sheet pile,” ujar Syafrin.

Ia berharap, proyek revitalisasi dan pembangunan dermaga pelabuhan ini dapat memberikan dampak yang baik untuk pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

“Dengan dermaga yang lebih baik, proses embarkasi dan debarkasi penumpang akan lebih aman. Kapal pun akan lebih mudah masuk ke Kepulauan Seribu dapat bersandar lebih aman. Tentunya juga akan ada dampak pariwisata,” tutur Syafrin.

Transportasi air yang terintegrasi

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pelabuhan Muara Angke.

Upaya peningkatan fasilitas dan sarana dermaga di Kepulauan Seribu merupakan bukti itikad baik Dishub Jakarta dalam meningkatkan kualitas transportasi. Hal ini diamini Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta Yusa Cahya Permana.

Ia menilai, proyek Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga tersebut merupakan niat baik dalam memperbaiki konektivitas antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah darat Jakarta.

“Menghubungkan Kepulauan Seribu hanya bisa diakses dengan kapal. Revitalisasi ini akan membantu memperlancar aktivitas eksisting. Soal sejauh mana efektivitasnya, harus ada kajian dan realisasi yang sesuai,” ucap Yusa kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).

Lebih lanjut, Yusa mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk dapat memperhatikan kesesuaian lokasi revitalisasi, tipe, dan desain dengan aktivitas utama di Kepulauan Seribu. Selain itu, ia juga meminta Pemprov DKI untuk memperhatikan rencana ke depan, terutama untuk masyarakat yang terdampak revitalisasi pelabuhan.

“Revitalisasi dermaga harus melihat pada perencanaan yang jelas, baik dari aspek perbaikan ekonomi, logistik, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata. Pemerintah juga harus mempertimbangkan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan kegiatan masyarakat terkait sejauh mana efeknya serta bagaimana layanan transportasi yang akan dihadirkan,” terang Yusa.

Ia menambahkan, pengoperasian dermaga harus dibarengi layanan desain transportasi yang berkelanjutan. Jika tidak, kehadiran dermaga tidak akan memberikan dampak yang besar.

“Pemprov DKI Jakarta wajib memiliki kajian yang jelas terkait proyek revitalisasi yang dikerjakan. Dalam setiap dokumen, harus ada dampak positif dan negatif. Dokumen harus menjadi acuan kesesuaian pencapaian dampak positif dan pencegahan dampak negatif,” urai Yusa.

Selain itu, lanjut Yusa, proses pembangunan juga harus memperhatikan lokasi yang strukturnya banyak terumbu karang. Sementara, dari aktivitas pelabuhan jika sudah beroperasi, harus ada pengelolaan limbah atau bocoran minyak agar tidak mencemari laut di sekitar dermaga.

“Kuncinya, pemerintah harus terbuka dan melakukan kajian yang menyeluruh agar masyarakat, khususnya yang berada di Kepulauan Seribu, dapat ikut mengawasi. Perlu ada rencana revitalisasi dan jenis layanan transportasi yang akan dioperasikan” papar Yusa. (Rindu Pradipta Hestya)