Repons Publikasi LHKPN oleh KPK, Pramono Anung: Transparansi Agar Masyarakat Ikut Mengawasi

KOMPAS.com - Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Pramono Anung merespons publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) yang ia serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada 10 April 2025.

Dia menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berintegritas. 

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya, mengutip jakarta.go.id, Senin (28/7/2025). 

Pramono menyebutkan, transparansi itu memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk kepada dia sebagai gubernur. 

Baca juga: Pramono Anung Laporkan LHKPN, Total Kekayaan Mencapai Rp 114 Miliar

Untuk diketahui, dalam LHKPN terbaru Pramono, total kekayaannya selama 2024 tercatat sebesar Rp 114.518.499.429 atau naik sekitar Rp 10 miliar jika dibandingkan pada 2023, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). 

Kenaikan kekayaan itu berasal dari peningkatan nilai surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya.

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membuka akses informasi publik seluas-luasnya, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kami harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadi contoh pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Baca juga: Pramono Resmikan Septic Tank Komunal, Targetkan 921 Keluarga Tak Lagi BAB Sembarangan

“Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh,” jelas Pramono.