Banjir Jakarta: Perlu Penanganan Menyeluruh dan Kolaborasi Lintas Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Banjir masih menjadi persoalan rutin di ibu kota. Topografi yang rendah, penurunan permukaan tanah, curah hujan tinggi, serta aliran air dari sungai-sungai yang bermuara di kota ini membuat Jakarta jadi salah satu kota dengan risiko banjir paling tinggi di dunia.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pengerukan saluran, penambahan pompa air, hingga pembangunan tanggul rob, disertai penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah lain di kawasan Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Dalam menangani banjir, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, penyelesaian menyeluruh harus melibatkan wilayah hulu, tengah, dan hilir yang mencakup sejumlah provinsi.

“Akan dikoordinasikan antara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, dari hulu dan juga menengah dan hilir, untuk penanganan banjir ini,” kata Pramono, seperti dikutip dari Jakarta.go.id, Senin (26/5/2025).

Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung untuk mengurangi potensi genangan. Saat ini, terdapat 586 pompa stasioner dan 527 pompa mobile yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, proyek pembangunan tanggul rob di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, juga dipercepat. Tanggul sepanjang 1,4 kilometer dan tinggi 2,5 meter itu ditargetkan selesai akhir tahun. 

Baca juga: Pesisir Bangka Akan Disulap seperti Batam, Investor China Tengok Lokasi

"Kami ingin memastikan seluruh wilayah pesisir terlindungi dari potensi banjir rob yang makin sering terjadi,” ujar Pramono.

Di sisi lain, upaya normalisasi sungai, terutama Kali Ciliwung, juga kembali digencarkan. Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menerbitkan penetapan lokasi (penlok) sebagai bagian dari lanjutan program normalisasi yang sempat terhenti.

Pramono menekankan bahwa langkah normalisasi itu penting untuk memastikan aliran sungai tidak terhambat serta mencegah meluasnya genangan di musim hujan.

DOK. Pemprov DKI Jakarta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung meninjau wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan, yang terdampak tanggul jebol.

Dukungan terhadap program normalisasi datang dari Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI, Ida Mahmudah. Ia menyatakan bahwa masyarakat perlu mendukung program yang sudah direncanakan dan sedan dijalankan sesuai ketentuan.

“Kami harap masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang. Ini program pemerintah yang berjalan sesuai prosedur dan perlu didukung agar bisa segera terealisasi,” jelasnya.

Ida menambahkan bahwa penanganan banjir tidak hanya cukup mengandalkan satu sungai. Menurutnya, normalisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada Sungai Ciliwung.

Baca juga: Mayat di Kali Ciliwung Tak Utuh, Diduga Dimangsa Hewan Liar

“Sungai-sungai lain di Jakarta juga harus ditangani agar aliran air tidak terhambat dan genangan bisa dikurangi,” ujar Ida.

Sebagai informasi, saat banjir melanda sejumlah wilayah awal Juli lalu, Pemprov DKI langsung menurunkan tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Gulkarmat. Selain mengaktifkan pompa air dan menyesuaikan pintu air, warga diarahkan untuk melapor melalui aplikasi JAKI atau layanan Jakarta Siaga 112 agar bantuan dapat segera dikirim.

Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan banjir secara sistematis dan berkelanjutan. Selain mempercepat proyek-proyek fisik, Pemprov DKI juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah melalui pendekatan regional.

Solusi penanganan banjir Jakarta

Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam menangani banjir mendapat perhatian khusus dari pengamat tata kota, Nirwono Yoga.

Menurutnya, banjir di Jakarta harus ditangani lewat beragam aspek, mulai dari instansi terkait, kesiapan infrastruktur, sumber daya, hingga masyarakat.

Baca juga: Dukung Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas dan Keandalan Pasokan

“Semua pihak harus memiliki pemahaman dan rencana yang sama dalam menangani banjir agar memiliki kebijakan yang sama, dari hulu hingga hilir,” paparnya kepada Kompas.com, Kamis (10/7/2025).

Nirwono juga menyoroti daerah yang langganan banjir. Lokasi ini bisa menjadi prioritas penanganan banjir di Jakarta. Salah satu solusinya adalah dengan memperbaiki sistem drainase agar bisa menampung air ketika curah hujan tinggi.

“Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meng-upgrade sistem drainase agar bisa menampung hujan paling tidak 370 milimeter (mm) per hari. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan saluran drainase dengan memperbesar dimensi saluran agar dapat menampung curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Nirwono juga menyarankan agar program normalisasi sungai segera dilakukan. Ia percaya dalam waktu waktu lima tahun, banjir dapat lebih cepat teratasi.

“Utamakan normalisasi empat sungai utama di Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke. Misalnya satu tahun satu sungai yang dinormalisasi,” ucap Nirwono.

Ia juga mendukung pelebaran Sungai Ciliwung yang sedang dikerjakan oleh Pemprov DKI. Jika program ini selesai dilakukan, Nirwono yakin akan berdampak pada 12 sungai lainnya. 

Baca juga: Wamen PKP Gandeng OECD Revitalisasi Kawasan Sungai Musi

“Normalisasi Sungai Ciliwung diharapkan dapat menjadi contoh yang bisa diterapkan pada sungai lain. Untuk itu, perlu ada pendekatan menyeluruh serta dukungan infrastruktur, seperti dengan adanya waduk,” bebernya.

Untuk masalah banjir rob di wilayah pesisir, Nirwono berharap pemerintah dapat menemukan solusi agar masyarakat bersedia direlokasi ke hunian vertikal milik Pemprov DKI. Hal ini karena masalah banjir rob disebabkan penurunan muka tanah akibat pemukiman padat serta penggunaan air tanah yang masif. 

“Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Kelayakan hidup warga (yang direlokasi) juga harus dipertimbangkan,” lanjur Nirwono. 

Ia menambahkan, dibutuhkan penanganan jangka pendek yang cepat serta rencana jangka menengah yang jelas untuk mengatasi banjir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nirwono mendukung penuh upaya Pemprov DKI berkolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar, khususnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

"Saya rasa Pemprov DKI Jakarta juga perlu rencana yang realistis dan terfokus dalam penanganan banjir. Secara keseluruhan, masalah banjir di Jakarta membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak dan perencanaan dari berbagai aspek secara matang," pungkasnya. (Rindu Pradipta Hestya)