KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewujudkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
Buktinya anggaran lebih dari Rp 1 triliun per tahun dialokasikan untuk subsidi bahan pangan, sehingga harga lebih murah dan dapat dijangkau seluruh warga Jakarta, terutama yang tidak mampu.
Jumlah anggaran program itu pun meningkat terus. Berdasarkan keterangan pers dari Pemprov DKI, dana subsidi pangan pada 2019 sebesar Rp 1,078 triliun untuk 1.100.894 orang.
Angka itu meningkat dibandingan dengan tahun 2019 yang hanya Rp 885 miliar untuk 840.630 orang.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut dijalankan melalui titik-titik distribusi di sejumlah rumah susun ( rusun) dan ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA) di DKI Jakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Darjamuni membeberkan target penerima subsidi pangan di Ibu Kota.
“Targetnya pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta,” kata Darjmuni seperti dalam keterangan tertulisnya.
Program pangan murah tersebut diselenggarakan di toko perkulakan dan pasar-pasar yang ada di Jakarta dan buka setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 08.00 – 17.00 WIB.
Selain di sana, pangan murah juga bisa diperoleh di sejumlah rusun dan RPTRA yang telah dijadwalkan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Di sini program ini rutin diadakan setiap bulan, pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.
Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pasar Jaya membuka gerai pangan bersubsidi di Jalan P Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2019) lalu. Gerai pangan bersubsidi itu diperuntukkan bagi buruh pemegang KPJ dan siswa KJP.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, gerai di Cakung ini merupakan gerai pangan bersubsidi pertama yang dibuka atas kerja sama Pemprov DKI dengan serikat pekerja, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Logam Elektronik dan Mesin (LEM).
Menurut Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin, harga bahan pangan yang dijual di gerai Cakung jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran karena telah disubsidi pemerintah.
Di sini harga daging sapi Rp 35.000 per kilogram (kg), daging kerbau Rp 30.000 per kg, daging ayam Rp 8.000 per kg, telur ayam Rp 10.000 per 15 butir, beras Rp 30.000 per 5 kg, ikan kembung Rp 13.000 per kg, dan susu UHT Rp 30.000 per karton (24 pak).
“Barang-barang ini adalah barang-barang yang harganya bahkan lebih murah setengahnya atau bahkan di bawah setengah," ucap Arief.
Gerai Cakung ini merupakan jaringan distribusi ke-32 Perumda Pasar Jaya yang telah tersebar di seluruh DKI Jakarta, baik berbentuk JakGrosir, Jakmart, Mini DC, Mitra Pap n Mam Store, dan berbagai gerai lainnya.
Sejumlah warga Rusunawa Tipar Cakung, Jakarta Timur, mengaku terbantu dengan adanya program pangan murah yang rutin diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta setiap bulan.
Menurut mereka, anggaran bulanan yang awalnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar jadi bisa dialihkan untuk keperluan lain.
"Setiap bulan kalau ada pasti saya rutin ambil komplet, kecuali susu karena mesti pakai KJP (Kartu Jakarta Pintar). Ada beras, telur, ikan, daging, sama ayam, cuma Rp 90 ribuan," ujar Agustin (60) kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2019) siang seusai menebus pangan murah.
"Membantu sekali, ya membuat kami mengurangi pengeluaran tiap bulan. Kalau enggak ada ini kan belinya harus di pasar lebih mahal. Jadi bisa buat lain-lain," tambahnya.
Produk-produk pangan yang dibeli warga rusun seharga Rp 96.000 per paketnya itu pun terbilang bermutu baik untuk harga yang miring.
Beberapa di antaranya sanggup memenuhi kebutuhan asupan warga hingga beberapa minggu, termasuk buat Agustin yang datang bersama adiknya Eta (58).
"Kalau berapa lama, tergantung pemakaian sih, kalau saya sih sebulan enggak cukup-cukup amat, habis mungkin 3 minggu kalau beras. Ayam, daging sapi, lauk lain-lain mungkin setengah bulan habisnya," ujar Eta.
Hal serupa dirasakan Bram (30) yang juga menghuni rusun 10 tower tersebut. Bram yang tinggal bersama seorang anak dan istri serta asisten rumah tangga mengaku bisa menghemat pengeluaran bulanan melalui pangan murah yang disuplai oleh PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
"Kalau saya hitung matematis itu bisa Rp 350000-an lah kalau kami beli biasa. Kalau ambil di sini berarti kan bisa hemat tiga kalinya. Harga sih terjangkau ya. Bukan terjangkau lagi, murah," ujar Bram.
Untuk bisa mengikuti program pangan murah ini, warga mesti membawa kartu bagi pemegang KJP Plus, KPJ, dan KLJ. Sedangkan, bagi PPSU, PHL, dan PJLP setara UMP wajib membawa kartu ATM Bank DKI dan tidak termasuk dalam daftar hitam atau blacklist.
Sementara itu, penghuni rusun Pemda wajib membawa kartu ATM custom alias kartu identitas penghuni rusun yang di dalamnya terdapat saldo dari Bank DKI.
Program pangan murah bersubsidi juga menjangkau Kabupaten Kepulauan Seribu. Mulai 15 Juli lalu, KPKP Provinsi DKI bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya juga mendistribusikan pangan murah bersubsidi ke warga Kepulauan Seribu.
Distribusi dilakukan di beberapa RPTRA yang ada di Pulau Seribu, yakni, RPTRA Tidung Ceria di Pulau Tidung dan RPTRA Amiterdam di Pulau Untung Jawa,
Kemudian RPTRA Nyiur Melambai di Pulau Kelapa, RPTRA Tanjung Elang di Pulau Pramuka, RPTRA Klanceng Putih di Pulau Lancang, dan RPTRA Harapan Widya Bahari di Pulau Harapan.
Untuk Kelurahan Pulau Pari dilakukan dua kali pendistribusian masing-masing di Pulau Lancang dan Pulau Pari pada hari yang berbeda.
Darjamuni mengatakan, masyarakat yang bisa mengambil pangan bersubsidi di lokasi tersebut adalah yang telah melakukan transaksi pada tanggal 10 Juli 2019.
Pangan yang didistribusikan meliputi beras 4.062 kantong, daging sapi 3.770 kilogram, ayam 4.042 ekor, telur 4.065 tray, ikan 3.228 kilogram, dan susu 3.401 karton.
"Semua masyarakat Pulau Seribu yang berhak membeli pangan bersubsidi saat ini bisa melakukan transaksi dan tidak ada lagi pembatasan kuota," ujarnya, seperti dimuat Beritajakarta.id, Selasa (16/7) lalu.
Dengan adanya program pangan bersubsidi ini, Pemprov DKI berharap bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Hasilnya mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup.