Lift Kaca Kelingking Langgar Banyak Aturan, Gubernur Koster: Hentikan dan Bongkar

KOMPAS.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penghentian dan pembongkaran proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, setelah menemukan sejumlah pelanggaran berat dalam proses pembangunannya.

Proyek yang dikerjakan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group itu dinilai melanggar banyak ketentuan tata ruang, lingkungan, perizinan, hingga standar kepariwisataan budaya Bali.

“Ada lima jenis pelanggaran berat dan kalau dirinci bentuk pelanggarannya total ada 10,” ujar Koster dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam jumpa pers di Jayasabha, Minggu (23/11/2025).

Ia hadir bersama Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Asat dan Perijinan (TRAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Made Suparta, Bupati Klungkung I Made Satria, serta didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana.

Baca juga: Koster Akan Bongkar Lift di Pantai Kelingking, Sebut Ada 5 Pelanggaran

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan

Seperti yang disebutkan, PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan 10 bentuk pelanggaran, yang terbagi ke dalam lima kategori pelanggaran berat:

1. Pelanggaran tata ruang (5 pelanggaran)

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, proyek lift kaca dan bangunan penunjangnya melakukan lima pelanggaran berikut:

• Pembangunan lift kaca seluas 846 meter persegi (m²) dengan tinggi kurang lebih 180 meter serta bangunan pendukung pariwisata berada di kawasan sempadan jurang, tanpa Rekomendasi Gubernur Bali sebagaimana syarat wajib.
• Pondasi (bore pile) bangunan jembatan dan lift berada di wilayah pantai dan pesisir, tanpa Rekomendasi Gubernur Bali dan tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP).
• Tidak memiliki Rekomendasi Gubernur Bali terkait kajian kestabilan jurang, padahal bangunan berdiri di lokasi berisiko tinggi.
• Tidak ada validasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi PT Penanaman Modal Asing (PMA) yang terbit otomatis melalui Online Single Submission (OSS) sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
• Mayoritas bangunan lift berada di wilayah perairan pesisir tanpa perizinan dasar KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Untuk pelanggaran ini dikenakan sanksi administratif pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang,” ucap Koster.

Baca juga: Disangka Toilet, Ini Fungsi Ruang Kecil di KRL Baru Jabodetabek dari China

2. Pelanggaran lingkungan hidup

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggara proyek:

• Tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
• Hanya mengantongi Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung.

“Untuk pelanggaran ini dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran,” sebut Koster.

3. Pelanggaran perizinan berusaha

Juga mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021, terdapat dua pelanggaran:

• KKPR tidak sesuai peruntukan dengan rencana tata ruang.
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya untuk bangunan loket tiket (563,91 m²), tidak mencakup jembatan layang 42 meter dan lift kaca 846 m².

Sanksi untuk pelanggaran tersebut adalah penghentian seluruh kegiatan. 

4. Pelanggaran tata ruang laut

Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 dan Kepgub Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali, ditemukan pelanggaran berikut:

• Bangunan pondasi beton (bore pile) berada di Kawasan Konservasi Perairan, tepatnya pada zona perikanan berkelanjutan–subzona perikanan tradisional.
• Pada wilayah tersebut dilarang membangun fasilitas wisata, termasuk lift kaca.

Untuk pelanggaran tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan. 

5. Pelanggaran kepariwisataan budaya

Mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, penyelenggara proyek mengubah keorisinilan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kelingking.

“Untuk pelanggaran ini ada ancaman sanksi pidana,” tandas Koster.

Baca juga: Warga Sipil Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat, Komisi III DPR: Pecat dan Sanksi Pidana Agar Jera

Empat rekomendasi DPRD Bali

Terkait dengan pelanggaran itu, DPRD Provinsi Bali mengeluarkan empat rekomendasi resmi.

Pertama, menghentikan seluruh bentuk kegiatan pembangunan lift kaca di Banjar Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida oleh PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group.

Kedua, menutup dan membongkar seluruh bangunan lift kaca yang telah dibangun oleh perusahaan tersebut.

Ketiga, segala biaya pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan, sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku.

Keempat, jika perusahaan tidak melaksanakan pembongkaran sesuai batas waktu, maka Pemkab Klungkung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengambil alih pembongkaran, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Koster Buka Opsi Pelelangan Pembongkaran Lift Kaca Pantai Kelingking, Ini Alasannya

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Gubernur Koster dan Bupati Satria memerintahkan penyelenggara untuk menghentikan pembangunan dan membongkar seluruh konstruksi dalam waktu enam bulan, serta memulihkan fungsi ruang paling lambat tiga bulan setelahnya.

Apabila PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung akan mengambil alih pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Koster menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan usaha dan investasi di Bali benar-benar mematuhi aturan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem alam, budaya, dan kearifan lokal Bali.

“Upaya ini merupakan penegasan agar ke depan tidak terjadi kembali berbagai bentuk pelanggaran oleh para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Baca juga: Di KTT G20, Gibran Sebut MBG Investasi Strategis

Koster menambahkan, Bali tetap membutuhkan dan mendukung investasi, namun harus yang dijalankan dengan prinsip legalitas, kepatutan, dan kepantasan demi kemajuan pariwisata dan perekonomian daerah secara berkualitas dan berkelanjutan.

Ia berharap setiap investasi di Bali berangkat dari niat baik, disertai tanggung jawab untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara bijak—bukan yang berorientasi pada eksploitasi.