KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam mendorong efisiensi distribusi dan memperkuat perekonomian desa melalui koperasi.
Peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih secara virtual menjadi momentum bagi Pemprov Riau untuk menyampaikan arah kebijakan koperasi ke depan, termasuk strategi menjaga keberlanjutan koperasi agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur Riau Abdul Wahid melaporkan, hingga saat ini, sebanyak 250 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Kampar dari total 1.861 koperasi yang telah berdiri di seluruh Riau.
Angka tersebut dinilai mencerminkan antusiasme dan kesiapan daerah dalam membangun kelembagaan koperasi secara aktif.
Baca juga: 153 Koperasi Merah Putih di Surabaya Diresmikan, 3 di Antaranya Sudah Jalan
“Ini menandakan adanya kesiapan kita dalam hal tata kelola. Tujuan utamanya adalah mempersingkat rantai pasok agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar, sehingga harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau,” tegas Abdul Wahid dalam keterangan resminya, Senin (21/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa rantai distribusi yang panjang menjadi penyebab melambungnya harga kebutuhan pokok.
Oleh karena itu, Abdul Wahid berharap keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat memangkas distribusi barang pokok, sehingga harga lebih terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.
Selain menjadi alat pengendali harga, koperasi juga diarahkan menjadi wadah bersama untuk menampung dan memasarkan produk dari pelaku unit usaha mikro dan menengah (UMKM).
Baca juga: Produk AS Bebas Masuk RI, Pemerintah Siap-siap agar UMKM Bisa Bersaing
Abdul Wahid meyakini, strategi tersebut akan memperluas jangkauan pasar UMKM dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil.
“Selain untuk memberikan kepastian harga, koperasi ini juga bertujuan untuk menghimpun produk UMKM agar bisa dipasarkan ke skala yang lebih luas, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Terkait terbentuknya 250 Koperasi Merah Putih di wilayahnya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih dapat membantu masyarakat mendapatkan harga komoditas pokok yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui hilirisasi produk.
Baca juga: Cara Menperin Genjot Hilirisasi, Usai Investasi di Sektor Industri Capai Rp136,6 Triliun
“Kami berharap, produk UMKM dari desa-desa bisa merambah ke luar daerah Kampar. Koperasi ini juga hadir untuk menjamin masyarakat mendapatkan harga yang wajar,” kata Ahmad Yuzar.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari Pemprov Riau, baik dalam hal pemasaran, teknologi, maupun akses pasar yang lebih luas.
Ahmad Yuzar optimistis, Koperasi Merah Putih bisa menjadi pilar baru ekonomi kerakyatan di Kampar dan Riau jika dikelola dengan sinergis.
“Makanya, kami memerlukan bantuan dari Pemprov Riau, baik bantuan pemasaran maupun teknologi untuk hilirisasi produk. Kami yakin Pak Gubernur bisa membantu kita,” ucapnya.
Baca juga: Jajaki Peluang, Pemprov Riau Minat Bangun Kawasan Ekonomi Khusus
Agar program Koperasi Merah Putih tidak berhenti pada tahap pendirian saja, Pemprov Riau berkomitmen memberikan pembinaan berkelanjutan.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Riau akan memberikan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM), monitoring, dan evaluasi.
Abdul Wahid menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola koperasi agar koperasi yang telah terbentuk dapat hidup dan berkembang sesuai fungsinya.
“Tentu ke depan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan atau monitoring. Melalui monitoring inilah nantinya akan ada evaluasi maupun bimbingan agar koperasi ini terus maju dan berkembang,” jelasnya.
Baca juga: Wakil Wali Kota Balikpapan Fokus Awasi dan Monitoring Program Pemerintah