KOMPAS.com – Gubernur Riau Abdul Wahid menunjukkan kepemimpinan progresif dalam isu perubahan iklim dengan secara langsung mempromosikan potensi pasar karbon Riau dalam ajang London Climate Action Week, Minggu (23/6/2025).
Langkah tersebut menuai perhatian dari sejumlah calon investor global yang bergerak di sektor hijau.
Kehadiran Abdul Wahid dalam forum iklim internasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mendukung implementasi Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur mekanisme perdagangan karbon antarnegara.
Sejumlah perusahaan multinasional dan lembaga yang berkepentingan dalam pasar karbon turut hadir dalam forum itu, di antaranya Shell, Microsoft, Standard Chartered, Emergent, dan Citigroup, serta lembaga pemerintahan seperti Greater London Authority (GLA).
Perusahaan dan organisasi yang bergerak di sektor hijau ini memiliki kewajiban untuk membeli kredit karbon guna mengimbangi jejak emisi yang dihasilkan dari aktivitas industri mereka. Hal ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam mengimplementasikan Pasal 6 Paris Agreement.
Baca juga: BTN dan PBB Sepakat Percepat Pembangunan Rumah Rendah Emisi
Mereka aktif mencari mitra di wilayah atau jurisdiksi yang dinilai siap menerapkan skema perdagangan karbon sesuai dengan ketentuan Pasal 6 tersebut.
Abdul Wahid hadir bersama perwakilan pemerintah Indonesia, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam sesi pemaparan, perwakilan KLHK Profesor Haruni menegaskan bahwa Riau merupakan salah satu provinsi terdepan dalam mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia bersama Pemprov Riau berkomitmen menurunkan emisi karbon melalui skema yang selaras dengan Pasal 6 Paris Agreement,” ujarnya.
Baca juga: Isu Emisi Karbon Tenggelam
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah, yang turut mendampingi Gubernur Wahid, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian para calon pembeli kredit karbon dalam mencari mitra penjual.
Pertama, inisiatif kebijakan di tingkat wilayah (jurisdiksi). Kedua, kesiapan arsitektur REDD+ provinsi dan ketiga, keselarasan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Purnama menambahkan, kehadiran langsung Gubernur Riau bersama pemerintah pusat dalam forum tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi Riau di pasar karbon global.
“Riau memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon dunia. Kehadiran Gubernur Wahid menunjukkan kemampuan beliau dalam mencari solusi kreatif atas tantangan pembangunan, termasuk di tengah tekanan defisit anggaran nasional,” ujarnya.
Baca juga: Harga Emas Dunia Diramal Tembus 4.000 Dollar AS, Defisit Anggaran AS Jadi Pemicu Utama
Menurut Purnama, Gubernur Riau hadir untuk meyakinkan calon pembeli bahwa komitmen antara pemerintah pusat dan daerah berjalan seirama.
Riau telah memiliki inisiatif kebijakan Green for Riau, kesiapan arsitektur REDD+ juga terus dikembangkan, serta komunikasi aktif dengan kementerian terkait terus dilakukan untuk mendukung implementasi Pasal 6 Paris Agreement.
“Alhamdulillah, sudah ada investor yang menunjukkan minat. Ini menjadi bagian dari kewajiban global sesuai Pasal 6 Paris Agreement. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti,” ungkap Purnama.