Dukung Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Plt Gubernur Riau Hadiri Rakorendal BNPP
KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen mendukung penguatan pengelolaan kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian ( Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) RI, Selasa (18/11/2025).
Rakorendal ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.
Baca juga: BNPP: Perbatasan adalah Wilayah Terdepan, Bukan Lagi Terbelakang
Dalam paparannya, Tito menyampaikan bahwa pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Ia menekankan, dalam pengelolaan batas wilayah, kawasan perbatasan harus diposisikan sebagai beranda terdepan menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi wilayah tertinggal.
"Perbatasan bukan halaman belakang, ia adalah beranda negara, wajah pertama Indonesia," tegas Tito, dilansir dari laman mediacenter.riau.go.id, Selasa.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa visi pengelolaan perbatasan 2025–2029 adalah mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif.
Baca juga: Pemerintah Didorong Optimalkan Pariwisata di Kawasan Perbatasan
Visi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal.
Tito menjelaskan bahwa visi ini akan direalisasikan dalam sejumlah langkah, antara lain memperkuat pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang kokoh.
Sementara itu, peningkatan kapasitas kawasan dilakukan melalui tata ruang, pengembangan potensi unggulan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perbaikan tata kelola kelembagaan agar pengelolaan perbatasan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor.
"Rumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lahir dari forum ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI," ujar Tito.
Baca juga: Menteri AHY: Kawasan Ponu NTT Bakal Dikembangkan Jadi Etalase Daerah Perbatasan
