Plt Gubernur Riau Pastikan Asesmen Pejabat Jalan Terus, Pengisian Jabatan Kosong Dipercepat

KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memastikan proses asesmen jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap berjalan sesuai aturan, meski terjadi dinamika kepemimpinan di daerah.

Ia menegaskan bahwa tahapan seleksi tidak akan dihentikan dan justru dipercepat untuk mengisi kekosongan jabatan.

“Hari ini, Senin (10/11/2025), asesmen tetap kita jalankan. Ini ada biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah, jadi tetap dilaksanakan. Siapa pun gubernurnya prosesnya tetap berjalan,” ujar Hariyanto, dilansir dari laman mediacenter.riau.go, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Hariyanto usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur Riau.

Saat ini, seluruh peserta yang dinyatakan lulus tes pertama memasuki seleksi tahap kedua berupa uji kompetensi dan penulisan makalah yang dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel).

Baca juga: Sertifikasi Lebih Relevan dari Ijazah, Pengamat Digital Dorong Uji Kompetensi Influencer

Total terdapat 168 peserta yang lulus seleksi administrasi asesmen 20 JPTP Pemprov Riau dan seluruhnya telah menjalani seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Seleksi kompetensi bidang dan penulisan makalah dijadwalkan berlangsung pada 10–14 November 2025.

10 jabatan kosong sudah diisi Plt

Selain melanjutkan proses asesmen, SF Hariyanto juga telah menunjuk Plt untuk 10 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Penunjukan ini mempertimbangkan kompetensi dan kinerja para pejabat yang ditunjuk.

“Kemarin ada beberapa OPD yang ditunjuk Plt. Ini kan hanya dua bulan. Jadi per dua bulan, dan kalau ada yang kosong kami isi. Intinya, lebih baik sekretarisnya dulu, tidak mengambil dari kepala dinas lain,” kata Hariyanto.

Adapun dua posisi masih kosong, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP—yang pejabatnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT)—dan Kepala Inspektorat yang sebelumnya didemosi ke eselon III.

Baca juga: Kata Kejagung soal Pelimpahan Kasus Minyak Mentah ke KPK

Hariyanto memastikan proses asesmen untuk jabatan tersebut akan dibuka kembali pada 2026.

“Insyaallah tetap dilaksanakan tahun depan. Waktunya pendek, anggaran terbatas. Tahun 2026 kita buka awal,” ujarnya.

Daftar OPD dibuka dalam seleksi JPTP

Berikut daftar OPD yang mengikuti proses asesmen:

• Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
• Kepala Dinas Kesehatan
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
• Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
• Kepala Dinas Pariwisata
• Kepala Dinas Perkebunan
• Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
• Badan Pendapatan Daerah
• Badan Kepegawaian Daerah
• Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) 
• Kepala Biro Perekonomian Setda
• Kepala Biro Umum Setda
• Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda
• Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
• Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad