Di Bawah Kepemimpinan Khofifah, Kemiskinan Ekstrem di Jatim Turun 3,58 Persen 

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara  signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama 2020-2023.

Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023. Oleh karenanya, Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim memiliki banyak program untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif.

Selain itu, dia menilai, turunnya angka kemiskinan di Jatim juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan III-2023 (quarter to quarter/q2q) yang berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se- Pulau Jawa.

"Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, atau turun 0,61 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022 atau sebesar 5,49 persen," ujarnya.

Baca juga: Khofifah Optimistis Piala Dunia U-17 Bermanfaat untuk Pariwisata Jawa Timur

Hal tersebut dikatakan Khofifah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ia juga mengatakan, Pemprov Jatim menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota.

"Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp 1,5 juta yang digunakan sebagai modal usaha," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (15/11/2023).

Selain itu, kata dia, Pemprov Jatim juga menginisiasi program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). 

Sejak 2019 hingga 2023, Pemprov Jatim telah melakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp 402 miliar. Renovasi itu dilakukan bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodam) V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya dan

Baca juga: Soal Status Khofifah di Golkar, Airlangga: Tunggu sampai Desember

Tidak hanya itu, kata Khofifah, Pemprov Jatim juga menjalankan program elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin pada 2019 hingga 2023.

Khofifah mengatakan, penurunan kemiskinan di Jatim didorong pula oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif. Kegiatan ini didukung dengan program permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Salah satu program tersebut, di antaranya program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan plafon maksimal Rp 50 juta per debitur.

Program tersebut telah direalisasikan melalui pinjaman murah bagi 8.941 usaha mikro kecil (UMK) dengan subsidi bunga, 

"Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan," jelasnya.

Baca juga: Pemprov Jatim Surati Kemenkes Minta Penyesuaian Reimburse BPJS

Lebih lanjut, Khofifah juga menyerahkan program bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro selama 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang.

Nilai bantuan yang diberikan antara Rp 600.000 hingga Rp 2,2 juta yang sumber pembiayaannya berasal dari Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Jatim.

Adapun untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa 2023, hingga November 2023, sudah senilai Rp 935,075 miliar atau 84,29 persen bantuan telah disalurkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM).

Terkait itu, dana desa untuk BLT minimal telah mencapai 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu, penyaluran program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2023 telah mencapai 99,40 persen atau sebanyak 1.512.592 KPM dari total target 1.521.705 KPM. Nominal bantuan PKH yang disalurkan sebanyak Rp 1,121 triliun.

Baca juga: Pemprov Jatim Kirim Bantuan 26.000 Lembar Masker untuk Warga Kalsel yang Terdampak Kabut Asap

Adapun penghargaan insentif fiskal tersebut diserahkan langsung Wapres Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah.

Terkait penghargaan itu, Khofifah mengapresiasinya seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim.

"Alhamdulillah kami mendapatkan insentif fiskal Rp 6,215 miliar. Insentif ini akan kami gunakan untuk program yang langsung diterima masyarakat miskin," ujarnya. 

Dia mencontohkan, terdapat program, seperti padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, BLT untuk penyandang disabilitas, dan bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di panti sosial.

"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kami semua sehingga Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82 persen. Optimis Jatim Bangkit, Terus Melaju menuju kemiskinan ekstrem 0 persen di akhir 2024," katanya.

Baca juga: Pemprov Jatim Buka Layanan Perizinan Usaha Gratis di Mal

Tingkatkan status kemandirian desa

DOK. Humas Pemprov Jatim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama 2020-2023.

Penurunan kemiskinan sejalan dengan keberhasilan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 174 tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Keputusan itu menyebutkan, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.

Khofifah mengatakan, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibandingkan provinsi lain.

"Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim," katanya.

Baca juga: Khofifah Dorong RSUD Milik Pemprov Jatim Wujudkan Layanan Medical Tourism

Selain itu, jumlah desa mandiri di Jatim pada 2023 naik drastis dibanding pada 2022 yang tercatat hanya ada 1.490 desa mandiri di Jatim.

"Tahun ini jumlahnya bertambah 1.310 desa mandiri menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen. Ini prestasi luar biasa," tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

Upaya Pemprov Jatim itu diwujudkan ke dalam berbagai program dan kegiatan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

Khofifah menilai, capaian tersebut juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama terkait masalah kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, kemiskinan di perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Pada September 2018, disparitas kemiskinan desa-kota mencapai 8,24 persen, sedangkan pada Maret 2023 sudah menyempit menjadi 6,48 persen.

Baca juga: Akomodir Mahasiswa Papua, Pemprov Jatim Siapkan Lahan untuk Asrama

Khofifah berharap, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit pada tahun ini.

"Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kita. Sebaliknya, ke depan kita akan lebih giat sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem," ujarnya.