Wujudkan Pemilu 2024 Damai, Khofifah: Hindari Politik Identitas
KOMPAS.com- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat Jatim untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Khofifah menegaskan politik identitas yang mengarah pada kebencian tidak digunakan dalam pesta demokrasi tahun depan.
"Pemilu harus kita sukseskan bersama. Oleh karena itu, kami harap pesta demokrasi dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif," kata Khofifah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/10/2023).
Hal itu disampaikannya usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Selasa (17/10/2023).
Baca juga: Gubernur Jatim Raih Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari FEB Unair
Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk Jatim pada 2020 adalah 40,67 juta jiwa dengan total pemilih tetap sebanyak 31.402 juta jiwa.
"Dengan jumlah pemilih yang cukup besar, diperlukan mitigasi dan langkah preventif untuk menjaga agar suasana tetap kondusif di Jatim," ucap Khofifah.
Oleh karena itu, Khofifah berpesan agar masyarakat dapat menyaring informasi yang tersebar di berbagai media agar mereka terhindar dari hoaks dan provokasi.
"Hindari berita yang belum jelas kebenarannya. Berita-berita hoaks itu dapat memicu pertikaian yang merusak hubungan sesama masyarakat," tutur Khofifah.
Baca juga: Baliho Prabowo-Gibran Muncul di Surabaya, Gerindra Jatim: Aspirasi Arus Bawah Tak Terbendung
Selain itu, Khofifah menilai bahwa sinergitas aparat penegak hukum menjadi aspek penting, terutama dalam mengendalikan masa pendukung partai dan segala bentuk tindakan yang mengganggu kelancaran Pemilu 2024.
"Masyarakat harus kondusif. Hindari politik identitas yang mengarah pada kebencian, sehingga harapannya simpatisan turut menjaga hal itu di lingkungan masyarakat," tegasnya.
Selain itu, menurutnya, sengketa pada Pemilu harus ditindaklanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat terselesaikan secara adil dan transparan.
"Saya harap seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2024. Momen ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencari pemimpin terbaik, sehingga sebagai sesama warga Indonesia, kita perlu menjaga keamanan dan kebaikan demi kebaikan bersama," ujar Khofifah.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Tomi Harmanto mengatakan, pesta demokrasi 2024 merupakan momen politik yang memerlukan persiapan dari berbagai pihak.
Baca juga: HUT Ke-78 Jatim, Khofifah Ajak Masyarakat Terapkan Moto Je Basuki Mawa Beya
"Apel ini digelar serentak secara nasional. Operasi Mantap Brata berlangsung selama 222 hari, dimulai dari 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 mendatang dengan melibatkan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kementerian/lembaga terkait, instansi, serta stakeholder dengan total 261.695 personel di seluruh Indonesia," kata Tomi.
Dalam mendukung operasi tersebut, Polri pun menggelar Operasi Nusantara Calling System untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemanuan bangsa dalam mengantisipasi polarisasi akibat black campaign. Operasi ini juga akan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politik.
"Nantinya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," jelas Tomi.
Berbagai langkah pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas Pemilu 2024. Pasalnya, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Baca juga: Polda Jatim Selidiki Kebakaran Hutan Gunung Lawu
Sementara itu, Indeks Kerawanan Pemilu Tahap III milik Polri mencatat, terdapat dua provinsi dan satu kabupaten/kota dengan kategori sangat rawan.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dibarengi dengan penandatangan deklarasi pemilu damai oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim, Ketua Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Jatim, Ketua Bawaslu Jatim, serta perwakilan sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.
Tak hanya itu, peragaan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) turut dlaksanakan untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 nanti.
