KOMPAS.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak membagikan pengalamannya memimpin Jatim bersama Gubernur Khofifah Indar Parawangsa selama 2019 yang melakukan banyak gebrakan.
Bagi dia, kepemimpinan Khofifah memang mendorong dilakukannya berbagai gebrakan. Namun, gebrakan tidak lantas mengubah hal baik di era Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf.
Salah satu contoh haluan baik adalah, hingga kini tidak ada pembagian tugas khusus antara Wagub dengan Gubernur.
“Pada esensinya, wagub harus bisa mendukung setiap tugas gubernur jika dibutuhkan,” kata Emil (sapaan Emil Dardak) dalam keterangan tertulis (2/1/2019).
Ia juga mengaku pernah ditanya apakah kinerja Gubernur Khofifah hanya fokus di utara Jatim saja.
Pertanyaan itu, imbuh Emil, muncul karena Gubernur Khofifah menugaskan dirinya mengawal pembangunan di selatan Jatim.
“Saya pun menjawab bahwa itu tidak betul karena Gubernur Khofifah adalah pemimpin bagi seluruh Jatim,” kata dia.
Baca juga: Emil Dardak: Daerah Gunung Wilis Akan Jadi Pusat Perekonomian Baru, Namanya Selingkar Wilis
Meski demikian, Emil memang diminta merumuskan strategi pengembangan dan percepatan ekonomi kawasan selatan.
“Kebetulan saya juga memang dulu menjadi bupati di Trenggalek yang masuk kawasan selatan,” imbuh dia.
Namun, Emil menyatakan jika Khofifah turut berperan aktif dalam mengawal percepatan pembangunan di kawasan selatan Jatim.
Mantan Bupati Trenggalek periode 2016-2019 itu juga menyampaikan, beberapa inisiatif strategis yang diusungnya saat kampanye lalu mulai membuahkan capaian positif.
Salah satu contohnya adalah program Millennial Job Center (MJC) yang telah selesai tahap uji coba dan sukses merekrut mentor serta talenta yang kompeten sekaligus memuaskan klien.
Dengan begitu, imbuh dia, program tersebut siap diperluas dengan target 1.000 proyek MJC pada 2020.
Baca juga: Emil Dardak: Angka Freelance Meningkat dan Semakin Diminati
Inisiatif lain seperti Big Data dan Balai Latihan Kerja (BLK), intensif juga sudah menunjukkan perkembangan dan siap diperluas pada 2020.
Untuk inisiatif yang melibatkan pemerintah pusat, terbitnya Perpres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dan Perpres 80/2019 tentang percepatan pembangunan berbasis tiga sistem kewilayahan akan menjadi fokus Jatim pada 2020.
Tak hanya menjabarkan capaian, Emil juga mengaku jika ada perbedaan mendasar dalam memimpin pemerintahan di tingkat provinsi.
“Kami harus fokus ke pendekatan makro, tapi tetap harus membumi dan paham penerapan di tingkat mikro,” ujar dia.
Dia mencotohkan, jika terjadi bencana, yang turun ke lapangan terlebih dalu tentu bupati atau wali kota setempat.
“Kecuali bencana yang berskala besar, seperti banjir di wilayah sungai Bengawan Solo hingga kebakaran hutan di berbagai penjuru Jatim,” kata Emil.
Baca juga: Gubernur Khofifah: Alhamdulillah, Natal di Jatim Aman dan Khidmat
Pada kondisi seperti itu, imbuh dia, dirinya dan gubernur akan terjun langsung mengawal upaya penanganan bencana bersama instansi terkait.
Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak memantau kejadian yang bersifat intrakabupaten atau kota,
“Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops), kami senantiasa memantau terus penanganan di lapangan dan ikut turun ke lapangan jika memang dibutuhkan,” jelas Emil.
Untuk itu, ia bersyukur koordinasi lintas instansi berjalan dengan sangat baik.
Baca juga: Khofifah Klaim Harga Bahan Pokok di Jatim Naik Wajar Jelang Natal dan Tahun Baru
Salah satu contohnya adalah saat pemadaman kebakaran hutan di mana Emil turut ditugaskan Gubernur mengawal koordinasi bersama TNI, kepolisian, dan Perhutani.
Saat itu, ia ikut menyusun strategi penanganan darurat kebakaran yang terjadi bersamaan di wilayah gunung Arjuno dan gunung Ijen dengan keterbatasan unit helikopter water bombing.
“Bupati Banyuwangi meminta water bombing, tetapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kami mengoptimalkan helikopter water bombing yang sudah ada,” kata Emil.
Oleh karena itu, pihaknya harus mengambil keputusan strategis, apakah operasi pemadaman di Arjuno terus dilanjutkan atau segera bergeser ke Ijen.
Hasilnya, keputusan menetapkan batas waktu pemadaman di Arjuno dan memindahkan ke Ijen membuahkan hasil positif.
Untuk fokus pada 2020, bersama Omnibus Law di pusat, Emil turut mengawal komitmen Gubernur mengidentifikasi penyederhanaan peraturan terkait perizinan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
“Kita tengah memverifikasi hasil analisis dinas dan unit kerja Pemprov terkait pandangan langsung dari berbagai elemen masyarakat terkait,” imbuh dia.
Emil mengatakan, untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Singhasari dan Amazon Web Services (AWS) telah menyetujui usulan kami menjadikan KEK sebagai pusat inovasi atau launchpad.
“Untuk solusi teknologi sektor publik berbasis cloud computing, ini akan mendorong keterlibatan banyak talenta IT di Jawa Timur,” imbuh dia.