SUMENEP, KOMPAS.com - Tepuk tangan riuh terdengar dari ruangan yang dipenuhi para kepala desa asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, saat Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan siap menerangi wilayah kepulauan Madura dengan listrik.
Gus Ipul, begitu ia biasa disapa, berkomitmen memajukan wilayah kepulauan di Jawa Timur, khususnya yang berada di Madura. Bangkitnya perekonomian di wilayah kepulauan itu hanya bisa terwujud bila ketersediaan listrik dan transportasi memadai.
"Kesehatan dan pendidikan penting, tapi juga ada dua hal yang selama ini harus dipercepat di Kepulauan Madura," kata Gus Ipul saat menghadiri Silaturahmi bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Sumenep di Surabaya, Rabu (27/12/2017).
Jika wilayah kepulauan di Madura dapat teraliri listrik, maka akan memberikan ruang lebih dalam berkarya dan berwirausaha. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Madura bakal meningkat.
Baca: Tahun 2019, PLTU 400 Megawatt Beroperasi di Sumenep Madura
"Tidak ada cara lain, selain menyediakan listrik yang cukup bagi masyarakat kepulauan. Bahkan, PLN berkomitmen seluruh daratan di Jawa Timur teraliri listrik pada 2019," ujarnya.
Selain listrik, sarana transportasi mendukung akses masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk membangun infrastruktur transportasi laut dan udara di seluruh wilayah kepulauan di Jawa Timur
Bandara Trunojoyo yang ada di Kabupaten Sumenep mesti dioptimalkan tak hanya untuk angkutan penumpang, tetapi juga barang. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.
"Saya yakin, jika transportasi laut dan udara terbentuk akan memperlancar arus barang dan jasa yang masuk ke Madura khususnya wilayah kepulauan. Jika itu terwujud, akan memajukan pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura," kata dia.
Dana desa untuk sejahterakan rakyat
Gus Ipul juga meminta setiap kepala desa memahami aturan penggunaan dana desa supaya tidak melanggar hukum.
Saat ini, seluruh desa di Indonesia mendapat kucuran anggaran yang besar untuk membangun desa sesuai potensi wilayah masing-masing. Hadirnya Undang-undang tentang Desa akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kepala desa untuk menyejahterakan masyarakat.
Guna mengantisipasi maupun menanggulangi penyelewengan dana desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membekali pengetahuan dan keterampilan untuk kepala desa.
"Pemerintah Jawa Timur telah menggelar pendidikan dan pelatihan para kepala desa agar cerdas, jujur dan amanah dalam menggunakan dana desa sesuai aturan. Jangan sampai, kepala desa memanfaatkan dana desa untuk kepentingannya sendiri," ujarnya. (KONTRIBUTOR JAWA TIMUR/ ACHMAD FAIZAL)