Kualitas Data Diakui Nasional, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setelah menempati peringkat ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin dalam rangkaian Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Taj Yasin mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam menghadirkan data keluarga yang akurat dan tepat waktu.

“Alhamdulillah, kami terbaik dalam kecepatan penyajian data. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Taj Yasin menjelaskan, data keluarga hasil pemutakhiran menjadi acuan penting bagi pemerintah provinsi untuk menyusun kebijakan berbasis fakta di lapangan.

Baca juga: Paradoks Kebijakan Pembatasan Kuota Impor BBM Swasta di Indonesia

Data tersebut mencakup informasi mengenai keluarga berencana, kelompok rentan, dan indikator keluarga lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng, terdapat 10.941.764 keluarga yang tercatat dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025.

Dari jumlah itu, keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170 dan keluarga dengan anak bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499.

Selain itu, tercatat 5.424.614 keluarga yang memiliki pasangan usia subur (PUS) dengan istri berusia 15–49 tahun, serta jumlah warga lanjut usia mencapai 5.131.488.

“Data-data keluarga ini menjadi acuan Pemprov Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan ke depan. Itu harapan dari pendataan ini,” kata Taj Yasin.

Baca juga: Tarik Pinjaman dan Debet Rekening Nasabah Tanpa Izin, Pegawai Bank BUMN Ditahan Kejati Jateng

Dengan basis data tersebut, Pemprov Jateng menjalankan berbagai program intervensi, seperti Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 SPM, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menyebutkan bahwa secara nasional telah terdata 74.092.313 keluarga melalui Pemutakhiran Data Keluarga 2025, atau sekitar 84,1 persen dari estimasi total 88.121.992 keluarga.

Ia menegaskan, kerangka data tersebut akan menjadi pijakan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan keluarga.

“Harapannya, seluruh lembaga dan instansi pemerintah menjadikan data ini sebagai mercusuar dalam pengambilan keputusan,” kata Wihaji.