KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dalam menurunkan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menyatakan, penurunan tersebut merupakan hasil intervensi menyeluruh Pemprov Jateng di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator yang ada, sudah kami kerjakan semuanya,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (25/7/2025).
Baca juga: Kemiskinan Berhasil Turun, Menko PM: Pemberdayaan Diperkuat
Meski demikian, Taj Yasin menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup.
“Penurunan ini menurut kami masih perlu dimasifkan lagi,” tegasnya.
Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani kemiskinan.
Menurutnya, gerakan satu dinas saja tidak cukup karena kemiskinan berkaitan dengan banyak faktor, seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal.
“Ketika kami sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya, dan sekolahnya. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus dihilangkan dan ditanggalkan,” ujar Taj Yasin.
Ia mendorong seluruh dinas bertanggung jawab terhadap semua indikator kemiskinan, tidak hanya pada aspek yang menjadi tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya).
Baca juga: Bank Dunia Ubah Indikator Garis Kemiskinan, Airlangga: Kita Ikut Standar BPS
“Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kami titipkan di setiap organsiasi perangkat daerah (OPD), sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,” tegas Taj Yasin.
Ia menilai, pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan mengajak organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah, sehingga dampaknya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Selain kolaborasi, Taj Yasin menekankan perlunya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial (Mensos Saifullah Yusuf) yang menyebut ada perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nah, perubahan ini harus kami kawal,” jelasnya.
Baca juga: DTSEN Diklaim Bisa Identifikasi Keluarga Berisiko Stunting
BPS Jateng mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang atau turun 29.650 orang dibandingkan September 2024.
Penduduk miskin di perkotaan turun dari 1,84 juta orang atau 9,71 persen menjadi 1,75 juta orang atau 9,10 persen pada Maret 2025.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 1,87 juta orang atau 11,34 persen menjadi 1,62 juta orang atau 9,92 persen pada Maret 2025.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan Turun, Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 23,85 Juta Orang Per Maret 2025