Pembangunan infrastuktur desa di Jateng KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan menggelontorkan bantuan keuangan (bankeu) desa senilai Rp 1,7 triliun pada 2023 untuk pembangunan desa-desa di wilayahnya.
Bankeu merupakan wujud kepedulian Pemprov Jateng untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan. Bantuan ini sudah digulirkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sejak 2013.
Apabila dijumlah hingga akhir 2023, total bankeu yang disalurkan mencapai Rp 8,4 triliun lebih. Pemprov Jateng memberikan bantuan ini sebagai suntikan dana meski desa-desa di wilayahnya telah mendapat dana desa (DD) dari pemerintah pusat.
Ganjar mengatakan, dana desa diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk pemerataan kemajuan Indonesia.
Dengan dana desa tersebut, ia berharap, desa-desa di Jateng dapat semakin maju dan berkembang.
Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Kades dan ASN di Jember Ditahan Kejaksaan
“Pemerintah hanya memfasilitasi, pengguna dana desa yang bekerja. Saya titip pesan, tolong penggunaan dana desa benar-benar sesuai program, transparan, akuntabel, dan bermanfaat,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/2/2023).
Selain itu, Ganjar juga meminta agar penggunaan dana desa melibatkan masyarakat. Akan lebih baik jika seluruh pihak terkait membuka lebar ruang informasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Berdasarkan data rekapitulasi bankeu desa. Sejak 2013 hingga 2022 total bankeu desa sekitar Rp 6.744 triliun.
Adapun rinciannya, pada 2013 sebanyak Rp 31,8 miliar, 2014 berjumlah Rp 299,7 miliar. Kemudian pada 2015 berjumlah Rp 349,37 miliar, 2016 berjumlah Rp 85,4 miliar, 2017 berjumlah Rp 492,63 miliar, dan 2018 berjumlah Rp 674,3 miliar.
Baca juga: KPK Periksa Wakil Bupati Pamekasan, Usut Dokumen Pengajuan Bantuan Keuangan Pemkab Tulungagung
Jumlah bankeu desa pada periode kedua Ganjar Pranowo semakin meningkat pada 2019 hingga mencapai Rp 1,14 triliun. Kemudian pada 2020 berjumlah Rp 1,043 triliun, 2021 mencapai Rp1,011 triliun, dan total bankeu pada 2022 adalah Rp 1,613 triliun.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jateng Nur Kholis mengatakan, bankeu dapat membantu desa untuk percepatan pembangunan.
Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan desa, talud, serta irigasi pertanian, kantor desa, sarana olahraga, dan alat kesenian.
Selain itu, Kholis menyebutkan bahwa anggaran tersebut juga berguna untuk membantu penanganan Covid-19.
Baca juga: 34 Pasien Covid-19 Varian Orthrus Sembuh, Mayoritas Sudah Vaksin Dosis Tiga
"Saat itu 40 persen dana desa dari pusat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Nah, dengan adanya bankeu sarana dan prasarana (sarpras) dari provinsi, desa bisa membangun hingga tahun 2023 ini," tuturnya saat di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (28/2/2023).
Selain membantu pembangunan sarana dan prasarana desa, lanjut Kholis, bankeu juga meningkatkan gotong-royong. Hal ini, karena dalam pembangunan diarahkan secara swakelola dengan padat karya.
"Diarahkan untuk menggunakan tenaga kerja dari warga miskin dan tenaga ahli yang memang keahliannya, sehingga bisa menjaga kualitas bangunan yang dibangun. Jadi, kami (berusaha bagaimana) warga miskin (harus berdaya), tapi kualitas bangunan tetap harus terjaga," jelas Kholis.
