Atasi Konflik Tambakrejo, Ganjar Duduk Bersama dan Mendengarkan Warga

Kompas.com - 14/05/2019, 23:35 WIB
M Latief

Editor

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seakan mengajari Pemerintah Kota Semarang cara melakukan pembebasan lahan tanpa menelantarkan rakyat. Ganjar langsung turun tangan menengahi konflik penggusuran warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara.

Seperti diketahui, konflik Tambakrejo mencuat Kamis (9/5/2019). Ratusan warga RT 05/RW 16, Dusun Tambakrejo, digusur Satpol PP Pemkot Semarang dari bantaran sungai tempat mereka tinggal. Permukiman mereka menjadi bagian dari proyek normalisasi Banjir Kanal Timur untuk pengendalian banjir.

Akibat penggusuran itu warga memilih tinggal di tenda-tenda sekitar bantaran sungai. Mereka menolak direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jauh dari laut. Alasannya, sebagian besar mereka berprofesi sebagai nelayan.

Ganjar mendapat laporan konflik tersebut saat berada di Jakarta. Begitu tiba di Semarang, Jumat (10/5/2019)malam, Ganjar mengumpulkan jajarannya di rumah dinas gubernur Puri Gedeh. Pertemuan hingga menjelang tengah malam itu menghasilkan instruksi Ganjar bahwa rakyat tidak boleh ditelantarkan.

"Mulai Sabtu (11/5/2019) saya minta Pemkot turun ke lokasi, kirim dokter, kasih bantuan logistik. Mereka rakyat kita, harus dibantu," kata Ganjar.

Tak cukup di situ. Pada Minggu (12/5/2019) sore Ganjar juga mengumpulkan warga dan pihak terkait di Gedung Moch Ichsan Balaikota Semarang. Hadir di situ Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kepala BBWS Pemali Juwana Rubhan Ruzziyatno, warga yang dipimpin Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo, dan para aktivis.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa warga memilih pindah ke Kalimati, tak jauh dari lokasi penggusuran. Pemkot menyediakan fasilitas dari rumah hunian sementara ( huntara), listrik, air dan pendukung lainnya.

Ganjar mengatakan bahwa apapun yang sudah disepakati itu merupakan keinginan warga. Ia sendiri sebetulnya tidak rela warga harus tinggal di huntara atau di bedeng-bedeng di pinggir sungai.

"Warga sudah memilih keinginannya sendiri. Pemkot sebenarnya menyiapkan di Rusunawa Kudu, tempatnya bagus banget. Tapi, karena warga memilih tinggal di tenda, ya sudah. Nanti akan kami bangunkan hunian di sana," kata Ganjar.

Pembangunan huntara dilakukan Pemkot bersama BBWS selama lima minggu ke depan, dimulai esok hari. Untuk memastikan, Ganjar mengunjungi Tambakrejo Senin (12/5/2019) sore.

Rupanya masih ada sebagian warga yang tetap ingin menempati lahan bekas penggusuran di bantaran kali itu. Di tenda pengungsian Ganjar menggelar dialog lagi untuk memberi pemahaman kepada warga.

"Pokoknya, kami ingin kembali menempati lahan di bekas rumah kami yang digusur. Tanah ini kan milik Allah, jadi kami berhak menempati," kata salah satu warga.

Bahkan, ada warga yang menyatakan bahwa pemerintah harus memberi izin warga tetap menempati bekas lahan penggusuran.

"Kami ini juga warga negara Indonesia, Pak. Sah-sah saja kalau kami mau menempati tanah ini," katanya.

Ganjar menjelaskan, bahwa seluruh warga wajib memiliki legalitas lahan yang ditempati. Namun, bantaran sungai dilarang untuk siapapun mendirikan bangunan.

Dialog yang menghangat itu ditengahi Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo. Dia menjelaskan bahwa tanah yang didiami warga itu tidak legal. Wargapun tidak memegang sertifikat atau legalitas kepemilikan.

Untuk meyakinkan warga, Ganjar memastikan bahwa warga akan tetap dapat pemukiman yang layak di sekitar lahan yang digusur. Syaratnya, warga mendukung dan bergotong royong melakukan pengerjaan normalisasi BKT dan huntara.

"Lima minggu Huntara selesai dibangun. Itu gotong royong lho. Ke depan Pak Wali Kota janji akan membangunkan rusunawa di dekat sini. Tapi, harus ditata agar tetap bersih. Harapannya kan sini jadi kawasan wisata air," kata Ganjar.

Sejurus kemudian, Ganjar meninggalkan Tambakrejo dan warganya yang telah senang menerima kesepakatan pembangunan huntara. Saat ini pun warga tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasa. Para ibu nampak mendampingi belajar anak-anaknya dibantu LSM Setara dan jaringan, beserta seniman dan para mahasiswa.

Bintang Al Huda, salah satu pengurus LSM Setara mengatakan kondisi warga saat ini relatif tenang setelah ada penjelasan langsung dari gubernur. Setidaknya, harapan hidup dan melanjutkan mimpinya kembali tumbuh.

"Untuk teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus bergantian penjadwalan setiap hari. Setara melakukan pendampingan anak, trauma healing bersama kawan-kawan jaringan. Juga dengan para seniman. Bagaimanapun mereka butuh didampingi," katanya.

Terkini Lainnya
Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung Ditarget Selesai Akhir 2026, Pemprov Jateng Kucurkan Rp 34 Miliar

Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung Ditarget Selesai Akhir 2026, Pemprov Jateng Kucurkan Rp 34 Miliar

Jateng Gayeng
Pemprov Jateng Sabet Opini WTP 15 Kali Beruntun, Realisasi APBD Catat Kinerja Positif

Pemprov Jateng Sabet Opini WTP 15 Kali Beruntun, Realisasi APBD Catat Kinerja Positif

Jateng Gayeng
SPMB Jateng 2026 Dimulai, Taj Yasin Tekankan Keterbukaan dan Kesetaraan

SPMB Jateng 2026 Dimulai, Taj Yasin Tekankan Keterbukaan dan Kesetaraan

Jateng Gayeng
Pemprov Jateng Tanam Mangrove Serentak di 16 Daerah Pesisir

Pemprov Jateng Tanam Mangrove Serentak di 16 Daerah Pesisir

Jateng Gayeng
Jateng Jadi Pelopor Pendidikan Koperasi Sekolah, Siap Sasar 6,38 Juta Siswa

Jateng Jadi Pelopor Pendidikan Koperasi Sekolah, Siap Sasar 6,38 Juta Siswa

Jateng Gayeng
Sabet Penghargaan Kemendagri, Ahmad Luthfi Ungkap Strategi Jateng Tekan Inflasi lewat Jalur Distribusi

Sabet Penghargaan Kemendagri, Ahmad Luthfi Ungkap Strategi Jateng Tekan Inflasi lewat Jalur Distribusi

Jateng Gayeng
Gubernur Jateng Dorong Perusahaan Swasta dan BUMD Beri Ruang untuk Pekerja Disabilitas

Gubernur Jateng Dorong Perusahaan Swasta dan BUMD Beri Ruang untuk Pekerja Disabilitas

Jateng Gayeng
Jalan Randublatung-Cepu yang Rusak Berat Segera Diperbaiki, Pemprov Jateng Siapkan Rp 5,2 Miliar

Jalan Randublatung-Cepu yang Rusak Berat Segera Diperbaiki, Pemprov Jateng Siapkan Rp 5,2 Miliar

Jateng Gayeng
Gubernur Jateng Serahkan Sapi Kurban Seberat 906 Kg untuk Warga Huntara Tegal

Gubernur Jateng Serahkan Sapi Kurban Seberat 906 Kg untuk Warga Huntara Tegal

Jateng Gayeng
Pemprov Jateng Borong Penghargaan Kemendikdasmen Berkat Berbagai Terobosan Pendidikan

Pemprov Jateng Borong Penghargaan Kemendikdasmen Berkat Berbagai Terobosan Pendidikan

Jateng Gayeng
Tumbuh 5,89 Persen dan Lampaui Nasional, Kinerja Ekonomi dan Swasembada Pangan Jateng Panen Pujian

Tumbuh 5,89 Persen dan Lampaui Nasional, Kinerja Ekonomi dan Swasembada Pangan Jateng Panen Pujian

Jateng Gayeng
Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Pengusaha China Garap Proyek EBT di Jawa Tengah

Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Pengusaha China Garap Proyek EBT di Jawa Tengah

Jateng Gayeng
Tak Lagi Belajar di Rumah Warga, Anak-anak Lereng Merapi Kini Punya SMAN 1 Kemalang

Tak Lagi Belajar di Rumah Warga, Anak-anak Lereng Merapi Kini Punya SMAN 1 Kemalang

Jateng Gayeng
Resmikan Daycare di Ungaran, Gubernur Luthfi: Agar Buruh Kita Maksimal Bekerja

Resmikan Daycare di Ungaran, Gubernur Luthfi: Agar Buruh Kita Maksimal Bekerja

Jateng Gayeng
TPST BLE Banyumas Dipuji Prabowo, Jateng Siap Jadi

TPST BLE Banyumas Dipuji Prabowo, Jateng Siap Jadi "Role Model" Nasional Zero Sampah pada 2028

Jateng Gayeng
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com