Untuk memastikan kondisi warga, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengunjungi Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Senin (12/5/2019) sore. SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seakan mengajari Pemerintah Kota Semarang cara melakukan pembebasan lahan tanpa menelantarkan rakyat. Ganjar langsung turun tangan menengahi konflik penggusuran warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara.
Seperti diketahui, konflik Tambakrejo mencuat Kamis (9/5/2019). Ratusan warga RT 05/RW 16, Dusun Tambakrejo, digusur Satpol PP Pemkot Semarang dari bantaran sungai tempat mereka tinggal. Permukiman mereka menjadi bagian dari proyek normalisasi Banjir Kanal Timur untuk pengendalian banjir.
Akibat penggusuran itu warga memilih tinggal di tenda-tenda sekitar bantaran sungai. Mereka menolak direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jauh dari laut. Alasannya, sebagian besar mereka berprofesi sebagai nelayan.
Ganjar mendapat laporan konflik tersebut saat berada di Jakarta. Begitu tiba di Semarang, Jumat (10/5/2019)malam, Ganjar mengumpulkan jajarannya di rumah dinas gubernur Puri Gedeh. Pertemuan hingga menjelang tengah malam itu menghasilkan instruksi Ganjar bahwa rakyat tidak boleh ditelantarkan.
"Mulai Sabtu (11/5/2019) saya minta Pemkot turun ke lokasi, kirim dokter, kasih bantuan logistik. Mereka rakyat kita, harus dibantu," kata Ganjar.
Tak cukup di situ. Pada Minggu (12/5/2019) sore Ganjar juga mengumpulkan warga dan pihak terkait di Gedung Moch Ichsan Balaikota Semarang. Hadir di situ Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kepala BBWS Pemali Juwana Rubhan Ruzziyatno, warga yang dipimpin Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo, dan para aktivis.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa warga memilih pindah ke Kalimati, tak jauh dari lokasi penggusuran. Pemkot menyediakan fasilitas dari rumah hunian sementara ( huntara), listrik, air dan pendukung lainnya.
Ganjar mengatakan bahwa apapun yang sudah disepakati itu merupakan keinginan warga. Ia sendiri sebetulnya tidak rela warga harus tinggal di huntara atau di bedeng-bedeng di pinggir sungai.
"Warga sudah memilih keinginannya sendiri. Pemkot sebenarnya menyiapkan di Rusunawa Kudu, tempatnya bagus banget. Tapi, karena warga memilih tinggal di tenda, ya sudah. Nanti akan kami bangunkan hunian di sana," kata Ganjar.
Pembangunan huntara dilakukan Pemkot bersama BBWS selama lima minggu ke depan, dimulai esok hari. Untuk memastikan, Ganjar mengunjungi Tambakrejo Senin (12/5/2019) sore.
Rupanya masih ada sebagian warga yang tetap ingin menempati lahan bekas penggusuran di bantaran kali itu. Di tenda pengungsian Ganjar menggelar dialog lagi untuk memberi pemahaman kepada warga.
"Pokoknya, kami ingin kembali menempati lahan di bekas rumah kami yang digusur. Tanah ini kan milik Allah, jadi kami berhak menempati," kata salah satu warga.
Bahkan, ada warga yang menyatakan bahwa pemerintah harus memberi izin warga tetap menempati bekas lahan penggusuran.
"Kami ini juga warga negara Indonesia, Pak. Sah-sah saja kalau kami mau menempati tanah ini," katanya.
Ganjar menjelaskan, bahwa seluruh warga wajib memiliki legalitas lahan yang ditempati. Namun, bantaran sungai dilarang untuk siapapun mendirikan bangunan.
Dialog yang menghangat itu ditengahi Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo. Dia menjelaskan bahwa tanah yang didiami warga itu tidak legal. Wargapun tidak memegang sertifikat atau legalitas kepemilikan.
Untuk meyakinkan warga, Ganjar memastikan bahwa warga akan tetap dapat pemukiman yang layak di sekitar lahan yang digusur. Syaratnya, warga mendukung dan bergotong royong melakukan pengerjaan normalisasi BKT dan huntara.
"Lima minggu Huntara selesai dibangun. Itu gotong royong lho. Ke depan Pak Wali Kota janji akan membangunkan rusunawa di dekat sini. Tapi, harus ditata agar tetap bersih. Harapannya kan sini jadi kawasan wisata air," kata Ganjar.
Sejurus kemudian, Ganjar meninggalkan Tambakrejo dan warganya yang telah senang menerima kesepakatan pembangunan huntara. Saat ini pun warga tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasa. Para ibu nampak mendampingi belajar anak-anaknya dibantu LSM Setara dan jaringan, beserta seniman dan para mahasiswa.
Bintang Al Huda, salah satu pengurus LSM Setara mengatakan kondisi warga saat ini relatif tenang setelah ada penjelasan langsung dari gubernur. Setidaknya, harapan hidup dan melanjutkan mimpinya kembali tumbuh.
"Untuk teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus bergantian penjadwalan setiap hari. Setara melakukan pendampingan anak, trauma healing bersama kawan-kawan jaringan. Juga dengan para seniman. Bagaimanapun mereka butuh didampingi," katanya.
