Curhat Ganjar Tangani Banjir Pantura Sampai Begadang
KOMPAS.com – Penanganan bencana banjir di kawasan Pantai Utara (Pantura) terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus begadang semalaman demi mengetahui kondisi terkini agar dapat menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terjun langsung ke lapangan.
Semalam saya lek-lekan (begadang) mantau banjir di Pantura, masyarakat berteriak di mana kita (pemerintah)," ujar Ganjar di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (28/1/2019), seperti keterangan tertulis Kompas.com terima.
Tindakan Ganjar tersebut bukan tanpa sebab. Ini terjadi karena melalui akun media sosialnya (medsos), Gubernur Jateng memperoleh mention dari salah satu akun radio yang tengah mewawancarai warga korban banjir di Pekalongan.
Di tengah wawancara tersebut, masyarakat setempat mengaku belum memperoleh bantuan.
Ganjar mengaku pihaknya khawatir kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi keadaan. Terlebih saat ini adalah tahun pelaksanaan Pemilu.
"Dia berkomentar belum menerima bantuan. Saya tekankan kalau bencana jangan dieksploitasi, kalau masih ada kekurangan langsung hubungi saya. Karena gampang," ujarnya.
Adapun yang menjadi andalan Ganjar untuk mendapatkan update terkini perihal banjir Pantura adalah dengan menggunakan media sosial.
“Kondisi bencana saya pantau terus lewat medsos. Cara ini yang kita pakai untuk melayani masyarakat," katanya.
Belajar pada Jepang
Dengan aktif memantau media sosial perihal kondisi wilayah dan korban banjir, Ganjar mengaku banyak belajar pada Jepang dalam menangani bencana.
"Saat saya kunjungan ke Jepang mereka sangat siap menghadapi bencana. Ternyata sistem kependudukannya yang baik. Karena setiap ada pendatang, diberi tahu potensi bencana, antisipasi dan yang harus dilakukan saat bencana. Pemerintah tidak bisa datang kecuali darurat," paparnya.
Meski untuk sejajar dengan Jepang dirasa masih jauh, Ganjar menyebut setidaknya pola yang dilakukan sudah dipahami sehingga upaya menyamai bukan hal yang tidak mungkin untuk diterapkan.
Bahkan Ganjar berharap hal tersebut dapat menjadi cita-cita pejabat di lingkungan Pemprov Jateng.
"Semua harus bergerak. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), pekerjaan umum, dan OPD lain. Terpenting masyarakat harus tahu menghubungi ke mana. Contoh ini menunjukkan bahwa kita mesti responsif dan pelayanan yang cepat, sampai persoalan kecil," tutup Ganjar.
