Sukses Integrasikan Pembangunan dan Lingkungan, Program Take Bulungan Hijau Raih Pengakuan Bank Dunia

KOMPAS.com – Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (Take) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kini mendapatkan perhatian dari Bank Dunia.

Dikenal sebagai model yang berhasil dalam integrasi pembangunan dengan kelestarian lingkungan, Take menarik minat Bank Dunia untuk mempelajari penerapannya lebih mendalam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto menyambut kunjungan resmi dari tim Bank Dunia yang dipimpin oleh Ahli Pembangunan Sosial, Hannah Duncan, di Ruang Rapat Bupati Bulungan, Senin (19/8/2024).

Mewakili Bupati Bulungan Syarwani, Risdianto menjelaskan bahwa keberhasilan Program Take Bulungan Hijau berakar dari komitmen kuat Pemkab Bulungan untuk memprioritaskan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek pembangunan.

Baca juga: Marsh Indonesia: Isu Lingkungan Jadi Catatan Penting Risiko Global 2024

“Pemkab Bulungan berkomitmen untuk mengintegrasikan kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan, sembari tetap memberikan akses ekonomi kepada masyarakat. Dengan program Take, aspek lingkungan dan ekonomi dapat berjalan beriringan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, Risdianto menekankan tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu.

“Kita harus memastikan bahwa peningkatan pendapatan tidak mengorbankan kesehatan lingkungan kita,” tuturnya.

Selain Take, Pemkab Bulungan juga mengelola kawasan Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial yang meliputi 18 desa di empat kecamatan, dengan luas total 568.182 hektare (ha) dari Desa Antutan hingga Long Pelban.

Baca juga: Kota Semarang Raih Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Setelah pertemuan resmi di Ruang Rapat Kantor Bupati, tim Bank Dunia melanjutkan kegiatan focus group discussion (FGD) bersama perangkat daerah, pemerintahan desa, dan organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan di Hotel Luminor yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Bulungan Risdianto.

Desa di Indonesia hadapi tantangan signifikan

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Bank Dunia Hannah Duncan menjelaskan bahwa beberapa desa di Indonesia menghadapi tantangan terkait pembangunan yang seringkali mengabaikan aspek lingkungan, serta masalah ketidakadilan sosial dan perubahan iklim.

“Solusi diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya terbatas secara optimal untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus berinvestasi dalam masyarakat yang lebih tangguh untuk jangka panjang,” ucapnya.

Tim Bank Dunia selanjutnya akan segera melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa yang terlibat langsung dengan program Take. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai secara langsung pelaksanaan dan dampak dari program tersebut.

Baca juga: Punya Dampak Buruk buat Mesin Motor, Kenali Ciri-ciri Oli Palsu

Hannah mengungkapkan bahwa banyak desa di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk pembangunan yang sering mengabaikan aspek lingkungan, ketimpangan dalam layanan dasar publik, degradasi sumber daya alam (SDA), ketidakadilan sosial, dan ancaman perubahan iklim.

"Kita memerlukan solusi yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya terbatas dengan optimal, guna mengatasi tantangan jangka pendek sambil berinvestasi dalam masyarakat yang lebih tangguh untuk jangka panjang," jelasnya.

Menanggapi tantangan tersebut, beberapa kabupaten di Indonesia, termasuk Bulungan telah secara sukarela mengadopsi skema fiskal ekologis - Take, yang memanfaatkan anggaran daerah untuk mendukung tujuan kelestarian lingkungan.

Duncan menambahkan bahwa Kabupaten Bulungan telah menjadi contoh unggul dalam hal ini, berambisi untuk memimpin dalam pemanfaatan mekanisme fiskal yang efektif untuk menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal.

Baca juga: Perbaikan Jalan Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di PLBN Motamasin

Ia juga menjelaskan bahwa melalui pendekatan proaktif, Kabupaten Bulungan terpilih sebagai studi kasus utama oleh Bank Dunia, untuk memberikan wawasan dan pelajaran penting bagi implementasi skema Take di seluruh Indonesia.

Kegiatan FGD diadakan sebagai platform untuk belajar langsung dari para pelaku di lapangan, baik masyarakat maupun perangkat pemerintahan, termasuk menilai dampak program Take Bulungan Hijau di tingkat desa.

“Informasi yang kami peroleh dari FGD akan menjadi input berharga untuk pengembangan kebijakan dana desa (DD) oleh pemerintah pusat, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dengan dukungan teknis dari Bank Dunia,” tuturnya.

Baca juga: Kemendesa PDTT: Teknologi Tepat Guna Bawa Status Desa Maju hingga Mandiri 

FGD bertujuan untuk mengidentifikasi dampak skema Take, serta menganalisis praktik terbaik, pelajaran, dan tantangan dalam perancangan dan pelaksanaan program tersebut.

Take merupakan salah satu dari 15 program prioritas Kabupaten Bulungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program tersebut bertujuan untuk mempercepat kemandirian desa dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan desa.