Pemkab Banyuwangi Gandeng Pemerintah Norwegia untuk Perkuat Penanganan Pencemaran Sampah di Laut
Pemkab Banyuwangi dan Pemerintah Norwegia jalankan kerja sama untuk atasi pencemaran sampah di laut.KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama pemerintah Norwegia meningkatkan komitmen untuk mengatasi sampah plastik.
Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Road to a Global Plastic Treaty: Turning The Tide on Marine Plastic Pollution yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerjaan Norwegia untuk Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengatakan, seminar ini digelar untuk mempertemukan para pemangku kepentingan internasional di berbagai sektor, seperti swasta, organisasi internasional, dan pemerintah.
Tujuannya, sebut dia, untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat mengurangi polusi plastik di laut serta membangun kesepakatan global tentang polusi plastik (global plastic treaty).
"Kami sudah sepakat untuk menganggap pencemaran sampah plastik di laut menjadi masalah yang serius. Saya optimistis komitmen ini mampu menciptakan solusi yang efektif," kata Rut dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/11/2023).
Baca juga: Sukses Kendalikan Inflasi, Pemkab Banyuwangi Kembali Dapat Insentif Rp 9,15 Miliar dari Kemenkeu
Rut juga menyampaikan inisiatif para aktor nasional, subnasional, dan lokal dalam mengurangi sampah laut dan polusi plastik di Indonesia.
"Saya sangat senang atas kehadiran Ibu Bupati Banyuwangi dalam seminar ini. Terima kasih telah memaparkan kepada kami mengenai kolaborasi Pemkab Banyuwangi dengan stakeholder swasta, organisasi, komunitas sebagai gambaran dari solusi masalah pencemaran plastik di laut. Hal ini membangun optimisme bagi kita semua untuk bersama-sama mengupayakan pencemaran plastik di laut," ujar Rut.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan tentang upaya Banyuwangi melalui kerja sama dengan mitra dalam menangani permasalahan tersebut.
Sebagai informasi, Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle (TPS3R) di Banyuwangi, di antaranya 3 TPS3R yang berada di Desa Sumberberas, Desa Tembokrejo, dan Desa Balak dibangun melalui skema public-private partnership (PPP).
Adapun, pada 208 Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan PT Systemiq Lestari Indonesia dalam menjalankan proyek STOP di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Proyek ini menghasilkan sejumlah manfaat, salah satunya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Muncar.
"Lebih dari 90.000 warga desa setempat mengikuti layanan pengangkutan sampah. Total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 14.000 ton yang selanjutkan akan diolah. Selain itu, perubahan sikap juga terjadi pada masyarakat dalam memilah sampah, dampaknya kini banjir sudah jarang terjadi karena jumlah sampah di sungai sudah berkurang," jelas Ipuk.
Selain itu, Banyuwangi turut menjalankan program Clean Ocean Through Clean Communities (CLOCC) yang didukung oleh pemerintah Norwegia bertujuan untuk menyusun rencana induk pengolahan sampah serta pendampingan desa untuk aktivitas TPS3R.
TPS3R juga telah dibangun di Desa Balak, Kecamatan Songgon, dengan kapasitas hingga 84 ton sampah per hari.
"Bersama non-governmental organization NGO) Sungai Watch, kami mengadakan program bersih-bersih sungai untuk mengurangi sampah di laut," tutur Ipuk.
Lebih lanjut, Ipuk menilai, kerja sama Pemkab Banyuwangi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan pencemaran sampah di sungai berdampak positif bagi Banyuwangi.
Hal tersebut dibuktikan dengan capaian pengurangan sampah sungai yang meningkat pada 2022 sebanyak 37.500 ton per tahun menjadi 41.200 ton per tahun pada 2023.
Baca juga: Sukses Kendalikan Inflasi, Pemkab Banyuwangi Kembali Dapat Insentif Rp 9,15 Miliar dari Kemenkeu
"Capaian penanganan sampah juga meningkat. Pada 2022, sebesar 49.000 ton per tahun, sementara pada 2023 sudah 51.300 ton per tahun," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Perwakilan Tetap UNDP Indonesia Norimasa Shimomura, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementeria Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi Nani Hendiarti, perwakilan Danone Indonesia, dan perwakilan Asosiasi Industri Plastik Indonesia.
