Provinsi Banten Masuk Kategori Daerah Berkinerja Baik dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024

KOMPAS.com - Provinsi Banten menjadi salah satu daerah berkinerja baik dalam percepatan kemiskinan ekstrem 2024. 

Berkat capaian itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 6,281 miliar.

Insentif fiskal secara simbolis diterima Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Al Muktabar mengatakan, Provinsi Banten bersama Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mendapatkan insentif fiskal. 

“Ini adalah kerja bersama kita sehingga kita akan teruskan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten,” ucapnya dalam siaran pers.

Al Muktabar mengatakan, berbagai langkah yang merupakan satu kesatuan dengan bupati/wali kota telah ditempuh selama ini. 

Baca juga: Berdayakan Masyarakat, Pj Gubernur Banten Raih Apresiasi Tokoh Indonesia 2024

Dia pun memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada bupati/wali kota yang mendedikasikan diri dengan berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kami telah mendekati nol, tadi juga secara nasional Bapak Wakil Presiden menyampaikan data penghapusan kemiskinan ekstrem kita yang sudah mendekati angka nol,” ungkapnya.

Al Muktabar berharap, kegiatan itu tercermin dari keseharian kita di tengah masyarakat yang secara akumulasi melakukan upaya kesejahteraan masyarakat.

Dana insentif fiskal yang diraih, jelas Al Muktabar, akan digunakan untuk program yang masih dalam rangkaian penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Provinsi Banten mendapatkan tiga insentif fiskal. Penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan percepatan penatakelolaan keuangan. 

Dia mengatakan, sebagian dari insentif itu akan diperuntukkan kembali ke masyarakat,khususnya dalam penguatan cadangan pangan. 

Baca juga: Luncurkan Kawasan Industri Halal Modern Cikande, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Optimistis Investasi Meningkat

Al Muktabar menegaskan, penghapusan kemiskinan akan berlanjut. Pasalnya, kondisi masyarakat selalu dinamis. Kolaborasi, sinergi, dan koordinasi menjadi kata kunci.

Peruntukkan insentif fiskal

Pada tempat yang sama, Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, Kota Tangerang mendapatkan insentif fiskal untuk kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kategori percepatan penanganan stunting.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Ma’ruf Amin atas penghargaan yang diberikan dan Al Muktabar atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada Kota Tangerang.

Hal senada juga diungkap Pj Kabupaten Tangerang Andi Oni. menurutnya, Kabupaten Tangerang mendapatkan insentif fiskal untuk kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori percepatan penanganan stunting dan percepatan realisasi anggaran. 

Dana insentif fiskal akan dipergunakan kembali sesuai program yang dimiliki, yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Dianggap Cari Muka oleh Rizki Juniansyah, Pj Gubernur Banten Sebut Memuliakan

Andi mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan Al Muktabar dalam pelaksanaan program kegiatan.

Dalam arahannya, Ma’ruf Amin mengatakan, kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen dan mendekati 0 persen. 

Tren penurunan itu harus dijaga melalui kolaborasi dan sinergi kinerja seluruh kepala daerah.

“Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia. Kami optimistis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret 2023, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret 2024,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf menekankan program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu terus dioptimalkan. 

Data itu telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program. 

Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain.

Ma’ruf juga memberikan arahan kepada para kepala daerah. Pertama, memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Kedua, memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. 

Ketiga, mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.

Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini,” ungkapnya. 

Ma’ruf berharap, insentif fiskal itu dapat mendorong kinerja lebih baik dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah. (ADV)