Kepala Bapenda Banten Ajak Warga Taat Bayar Pajak

KOMPAS.com - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten hingga 26 Agustus 2024 mencapai Rp 5.284.932.586.715 atau 63,79 persen dari target Rp 8.284.849.811.619.

Jumlah PAD tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok.

Realisasi lima mata pajak daerah Banten itu rata-rata sudah di atas 50 persen. PKB di Banten sudah mencapai Rp 2.115.852.563.136 atau 62,31 persen dari target Rp 3.395.800.842.200.

Kemudian, BBNKB mencapai Rp 1.713.819.016.900 atau 64,71 persen dari target Rp 2.648.645.643.800. Selanjutnya, PAP yang diperoleh sebesar Rp 27.996.522.400 atau 66,62 persen dari target Rp 42.029.446.000.

Lalu, PBBKB berkontribusi sebesar Rp 859.081.588.068 atau 72,01 persen dari target Rp 1.193.043.068.000.

Baca juga: Ratusan Mobil Dinas Pemprov Banten Senilai Rp 25 M Hilang dan Menunggak Pajak Rp 1,2 M

Berikutnya, pajak rokok mencapai Rp 568.181.896.211 atau 56,52 persen dari target Rp 1005.330.81 1.619.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Deni Hermawan optimistis realisasi PAD akan melampaui dari target yang ditentukan.

“Bismillah kami optimis bisa melampaui target,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Deni menyebutkan, pajak merupakan salah satu kunci lancar dan suksesnya program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Banten. 

Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh warga untuk turut serta dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Deni mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan kontribusi untuk mendukung kemajuan dan kemandirian daerah.

Baca juga: Pemprov Banten Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

“Mari kita sama sama sadar membayar pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, orang bijak taat membayar pajak,” katanya.

Deni menjelaskan, meningkatkan pajak, Bapenda telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati. 

Deni mengatakan, Bapenda telah memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejati Banten untuk membantu melakukan penagihan kepada para penunggak PKB. 

Hasilnya, realisasi penagihan sudah mencapai diatas 50 persen.

Lebih lanjut, kata Deni, program SKK dengan Kejati Banten berjalan efektif karena sejumlah perusahaan yang dulu sulit ditagih Bapenda kini menjadi lebih mudah saat didatangi Kejati Banten.

“Masukan kegiatan penagihan tunggakan pajak bersama Kejati Banten, dalam hal ini jajaran Asdatun,”  terangnya.

Baca juga: Pemprov Banten Manfaatkan Marketplace untuk Pengadaan OPD

Genjot pendapatan

Sekretaris Bapenda Banten Rita Prameswari Rivai mengatakan, pihaknya telah menggulirkan beberapa program untuk menggenjot pendapatan.

Beberapa program itu, seperti optimalisasi pelayanan PKB yang dilakukan melalui 12 kantor bersama samsat, 34 unit mobil samsat keliling (samling), 54 gerai samsat, dan sinergitas pelayanan dengan kabupaten/kota melalui samsat desa.

Kemudian, Bapenda Banten meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui samling, samsat kalong (samlong), samsat sonten samson, samsat motor samtor, drive thru, dan samsat goes to factory.

Selanjutnya, Bapenda melaksanakan upaya penagihan melalui pemberitahuan surat PKB melalui jasa pengiriman. 

Bapenda juga melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak daerah melalui kegiatan razia PKB di wilayah Banten.

Baca juga: Dorong Pengembangan UMKM, Pemprov Banten Resmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu

Selain itu, Bapenda Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Produktivitas Daerah (UPTD PPD) melaksanakan pendataan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KMBDU) dan penagihan melalui door to door, dan lainnya.

“Kami optimis program-program yang kita lakukan berjalan baik sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan. Alhamdulilah, pendapatan lebih dari target,” jelas Deni. (ADV)