KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melaksanakan program dan langkah-langkah percepatan penanganan stunting dan gizi buruk sebagai bentuk kesiapannya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut dijelaskan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Penurunan Stunting Provinsi Banten di Aula Akhlakul Karimah, Kota Tangerang, Rabu (25/9/2024).
“Kita dipandang baik dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Melaksanakan langkah sungguh-sungguh dengan pendekatan utama spesifik dan sensitif. Pendekatan ini sangat jelas dan terukur. Menimbang dan mengukur seluruh data balita kita,” ucapnya dalam rilis pers, Rabu.
Al Muktabar menambahkan bahwa dengan penanganan yang tepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), target penurunan angka stunting sebesar 14 persen bisa dilampaui.
Baca juga: Kampanye Hari Pertama Pilkada Banten, Airin Janjikan Kesehatan Gratis, Andra Pendidikan Gratis
“Pemprov Banten dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai pendekatan (setelah menerima data) untuk menurunkan stunting hingga 14 persen. Kami mendata bayi penderita stunting menggunakan metode by name by address dengan bantuan para pemangku kepentingan menggunakan alat yang tepat,” ucapnya.
“Provinsi Banten 100 persen mengukur dan menimbang semua bayi," tegas Al Muktabar.
Dia menjelaskan, dalam menurunkan stunting, pemerintah bekerja sama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Bantuan diberikan lewat pemeriksaan 824.212 balita dan pemberian makanan bergizi dan makanan tambahan.
Sementara itu, pemeriksaan berbasis by name by address dilakukan Pemprov Banten dengan intervensi spesifik dan sensitif. Pemantauannya bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) melalui pengembangan aplikasi e-Dasawisma.
Baca juga: Hari Pertama Kampanye: Andra-Dimyati Bertemu Tokoh Banten, Airin-Ade Sapa Masyarakat Tangsel
"e-Dasawisma membantu pemantauan, sehingga intervensi dapat diawasi, dan hambatan bisa dianalisis. Kita menggunakan metode by name by address," ucapnya.
Di samping itu, Pemprov Banten juga telah menyiapkan pembiayaan kesehatan berbasis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, cakupan universal health coverage (UHC) bisa mencapai 99 persen.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Budiono Subambang mengapresiasi program dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten.
Baca juga: Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Nomor Urut Pilkada di Banten
“Capaian target-target pembangunan nasional terutama penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem. Alhamdulillah, prestasi pencapaiannya bagus,” ucapnya. (ADV)