KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 akan fokus kepada pencapaian Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Al Muktabar usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 di Hotel Swiss-Belinn, Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (27/3/2024).
Al Muktabar mengungkapkan, diantara hal mendasar yang dirumuskan dalam dokumen resmi Musrenbang RPJPD ini adalah bagaimana mengimplementasikan berbagai perencanaan program pada agenda kerja nasional yang telah digulirkan oleh Presiden Jokowi.
"Agenda nasional itu peta jalannya menggulirkan rancangan untuk Indonesia Emas 2045. Saat ini bonus demografi harus dimanfaatkan untuk saling mengisi satu sama lain. Di satu sisi kompetensinya harus kita tingkatkan, di sisi lain produktivitasnya juga harus ditingkatkan juga," ujar Al Muktabar melalui siaran persnya, Kamis (28/3/2024).
Oleh karena itu, Al Muktabar mengatakan, rencana agenda hingga 2045 itu harus diisi dengan berbagai tahapan, baik keterkaitan dengan strategi nasional maupun daerah yang termaktub dalam dokumentasi resmi RPJPD.
Tahapan tersebut meliputi sinkronisasi asas-asas teknokratik dalam koridor pusat dan daerah di Indonesia yang memiliki keterkaitan satu sama lain.
Prinsip saling kolaborasi tersebut menjadi rancangan dokumen yang disusun untuk terdokumentasikan bagi pembangunan Provinsi Banten dengan delapan kabupaten dan kotanya.
"Kemudian kami juga membaca dan merespons berbagai masukan dengan data-data yang akurat terkait dengan arah ke depan yang akan menjadi prioritas daerah," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menjelaskan, Musrenbang RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 ini bertujuan membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok RPJPD.
"Melalui musyawarah perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menyerap aspirasi dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan," ucap Mahdani. (ADV)