Capaian Prestasi Banten Selama 23 Tahun Usai Berpisah dari Jabar

KOMPAS.com- Hari ini, Selasa (4/10/2023), Provinsi Banten telah 23 tahun berpisah dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Setelah menjadi daerah otonom, Provinsi Banten berhasil menorehkan berbagai prestasi di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, stunting, peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga pengentasan kemiskinan.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, selepas pandemi Covid-19, Banten terus berupaya untuk berinovasi dan bersinergi serta menyatukan visi dan misi untuk pembangunan daerah sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

kami menargetkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan SDM, dan penekanan angka kemiskinan melalui berbagai upaya," tutur Al Muktabar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: 36 Aset Pemprov Banten Beralih Fungsi Jadi Perumahan hingga Pabrik

Al Muktabar menyampaikan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02-5,15 persen pada 2023. Pada triwulan II-2023, ekonomi Banten telah meningkat hingga 4,83 persen year-on-year (yoy).

Selain itu, pada 2022, kondisi ketenagakerjaan di Banten mengalami peningkatan. Pada 2021, angka pengangguran terbuka sebesar 8,98 persen dan menurun menjadi 7,97 persen pada 2022.

"Pencapaian ini menunjukan pemulihan aktivitas perekonomian yang sangat berdampak terhadap penguatan penyerapan tenaga kerja," ucap Al Muktabar.

Pemprov Banten juga berhasil menekan angka kemiskinan di Banten. Pada 2007, angka kemiskinan mencapai 9,07 persen dan berhasil turun menjadi 6,17 persen pada Maret 2023. Angka ini turun lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,36 persen.

Baca juga: Upaya Pemprov Banten Kurangi Polusi Udara, Termasuk Ganjil Genap di Tangerang Raya

"Rasio ketimpangan di Banten pada 2007 adalah 0,370 poin dan saat ini turun menjadi 0,368 poin. Kondisi ini lebih baik dari ketimpangan nasional dengan tingkat rasio mencapai 0,388 poin," jelas Al Muktabar.

Lebih lanjut, Al Muktabar menambahkan, pihaknya terus berupaya dalam memajukan SDM. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Banten yang luar biasa.

Untuk diketahui, IPM Banten mencapai 61,14 poin pada 2007 dan meningkat menjadi 73,32 poin pada 2022 atau lebih tinggi dari angka nasional sebesar 72,91 poin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tematik Nomor 3 Tahun 2023, aspek tata kelola pemerintahan berfokus pada empat tema pelaksanaan, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pencapaian prioritas aktualitas presiden melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Baca juga: Pemprov Banten Akan Sambungkan Jalur Gunung Luhur ke Sawarna

Pertama, pemerintah pusat menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024. rovinsi Banten telah menuntaskan kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 0,43 persen atau sekitar 57.380 iwa atau lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 1,74 persen.

Kedua, pada semester I-2023, Banten menempati posisi kelima di nasional dengan realisasi investasi mencapai 0,43 persen atau senilai Rp 50,66 triliun dan telah menyerap 56.704 tenaga kerja.

Adapun ketiga, dalam tema pengendalian inflasi, Banten berhasil menggelar operasi pasar murah dan pangan murah sebanyak 87 kali.

Selain itu, Banten bekerja sama dengan penghasil komoditas untuk stabilisasi pasokan, realisasi belanja tidak terduga (BTT), dukungan transportasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog, dan eksekusi beras rampasan negara yang kemudian disalurkan untuk masyarakat miskin dan stunting.

Baca juga: DPRKP Banten Ubah 109,42 Hektar Kawasan Kumuh Jadi Perumahan Rakyat Layak Huni

Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang disediakan oleh para pelaku usaha.

Selanjutnya, Banten menjalankan digitalisasi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indeks sebesar 3,15, predikat baik.

Banten raih banyak penghargaan

Pemerintah Provinsi Banten berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali terkait akuntabilitas kinerja keuangan.

"Dalam upaya mencegah korupsi, kami aktif bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi potensi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sosialisasi antikorupsi, dan informasi publik secara terbuka yang saat ini mencapai predikat informatif," imbuh Al Muktabar.

Baca juga: Pemprov Banten Segera Ikuti Jejak Jakarta, Terapkan WFH untuk Sebagian ASN

Pemprov Banten juga meraih 4 penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2023, yakni Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Computer Assisted Test (CAT), Penerapan Manajemen Kinerja, Piloting Sistem Informasi Aparatur Negara Pelayanan Kenaikan Pangkat, serta Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Di samping itu, dalam melaksanakan APBD 2023, Banten berhasil meraih pendapatan daerah sebesar 71,93 persen per 30 September 2023. Sementara, persentase belanja daerah Banten mencapai 58,17 persen atau nomor sembilan tertinggi se-Indonesia. (ADV)