Pj Gubernur Banten Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Dapat Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat

KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berharap, ekonomi dan keuangan syariah dapat memfasilitasi kesejahteraan masyarakat berbasis syariah.

" Ekonomi dan keuangan syariah menjadi peta jalan serta mampu mendorong berbagai basis pertumbuhan di Provinsi Banten," ucap Al Muktabar melalui keterangan persnya, Selasa (29/8/2023).

Hal itu disampaikan Al Muktabar saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin, di Istana Wapres RI, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Al Muktabar mengatakan bahwa ekonomi dan keuangan merupakan satu parameter utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Dorong Literasi Keuangan Syariah bagi Perempuan, Prudential Syariah Gandeng Fatayat NU

“Konsep ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Banten sebetulnya sudah ada sejak era Kesultanan Banten. Maka kita akan lebih fokus lagi dalam rangka ekonomi dan keuangan syariah," ujar Al Muktabar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KDEKS Provinsi Banten Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah di wilayahnya sangat luar biasa.

Pasalnya, kata dia, ada banyak program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, saat ini sudah ada 7.200 usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengantongi sertifikat halal.

“Potensi ekonomi syariah di Provinsi Banten sangat besar. Insya Allah ekonomi syariah akan lebih berkembang lagi, lebih baik lagi,” tutur Siti.

Baca juga: Soal Wacana Haji Cuma Sekali, Menag: Kalau Merujuk Antrean, Kebijakan Itu Tepat

Tak lupa, ia mengapresiasi terhadap kebijakan dan langkah yang dilakukan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Banten.

Sesuai dengan visi Indonesia

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin mengimbau agar ekonomi dan keuangan syariah harus terus dipacu sebagai bagian pembangunan ekonomi Indonesia.

“Hal itu sesuai dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” imbuhnya.

Ma'ruf mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk KDEKS di 22 provinsi.

Baca juga: Vietnam Gabung RPC ASEAN: Jalan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh provinsi tersebut untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber energi baru pembangunan perekonomian Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, Indonesia saat ini menjadi pemegang saham terbesar ketiga Islamic Development Bank (IDB) sebesar 7,9 persen.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga meraih Penghargaan IDB pada inovasi sukuk wakaf secara online, serta menjadi destinasi wisata syariah utama dunia.

Sebagai informasi, Tim KDEKS Provinsi Banten terdiri dari Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Taufiqurrahman Ruki sebagai pelindung. Penasihat dipegang oleh Haji Embay Mulya Syarif dan Kyai Haji (KH) Tb Hamdi Ma'ani.

Baca juga: Wapres Kukuhkan KDEKS 5 Provinsi, Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Berkembang

Sementara itu, Ketua KDEKS Provinsi Banten adalah Siti Ma'rifah dengan Sekretaris Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten Imaduddin Sahabat.

Pembentukan tim tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 500.05/Kep.26-Huk/2023 tentang Pembentukan KDEKS Provinsi.

Perlu diketahui, selain KDEKS Provinsi Banten, kegiatan tersebut juga mengukuhkan empat provinsi lainnya.

Empat provinsi tersebut, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Lampung, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (ADV)