Serius Tangani Stunting dan Gizi Buruk, Pemprov Banten Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran UI

KOMPAS.com – Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menangani masalah stunting dan gizi buruk dibuktikan dengan kerja sama yang dilakukan dengan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI).

Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar saat menerima Civitas Akademika FK UI di Gedung Negara Provinsi Banten, Kamis (2/3/2023).

Ia mengatakan bahwa ada beberapa agenda yang sudah dan sedang dilakukan Pemprov Banten untuk mengentaskan permasalahan stunting dan gizi buruk.

Pemprov Banten telah mendapatkan policy brief dalam basis formulasi kebijakan, khususnya dalam penanganan stunting serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya para dokter.

Policy brief tersebut akan menjadi sandaran dalam pembuatan kebijakan daerah dalam rangka penanganan stunting.

“(Hal tersebut) akan kami tindak lanjuti. (Kami) akan mengomunikasikan dalam tingkatan implementasi,” ujar Muktabar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/3/2023).

Baca juga: Angka Stunting di Banten 24,5 Persen, BKKBN: 30.000 Ibu Hamil Berisiko Melahirkan Anak Stunting

Menurutnya, penanganan stunting telah menjadi fokus Pemprov Banten. Lewat kerja sama dengan FK UI, ia berharap permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga angka penurunan stunting lebih cepat.

Lebih lanjut, Muktabar menjelaskan bahwa policy brief penanganan stunting merupakan satu hal yang di-review secara nyata berdasarkan basis-basis yang terukur berdasarkan alat, teori, dan beberapa data tambahan, seperti pengukuran kebugaran ibu hamil untuk langkah preventif penanganan stunting.

“Rekomendasi lain adalah pemberian gizi yang baik kepada anak dan ibu muda, pengetahuan dan kemampuan meningkatkan gizi keluarga, serta pilihan makanan,” katanya.

Dok. Pemprov Banten Pemprov Banten dan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam. Ia mengatakan bahwa Provinsi Banten menjadi bagian wilayah binaan selain Jakarta dan Papua.

“Tindak lanjut dari kerja sama antara Fakultas Kedokteran UI dan Pemprov Banten untuk mengidentifikasi dan selanjutnya mencari solusi mengenai upaya terbaik dalam penanganan stunting di Provinsi Banten,” ujar Ari.

Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan untuk meningkatkan SDM, khususnya di bidang kesehatan, baik dokter maupun petugas kesehatan lain. SDM ini akan difokuskan pada penanganan kesehatan ibu dan anak, termasuk stunting.

Berbagai penyuluhan langsung ke masyarakat juga akan langsung dilakukan pihak UI secepat mungkin.

Baca juga: BPJS Kesehatan Kucurkan Rp 3,6 Triliun untuk Cegah Stunting dalam 5 Tahun

“Kami juga berkomitmen untuk turut membantu Kementerian Kesehatan melakukan pelatihan dokter puskesmas untuk memanfaatkan USG. Nantinya (mesin USG dapat) didistribusikan di Provinsi Banten agar cepat digunakan,” kata Ari.

Menurutnya, dalam rangka meningkatkan kuota jumlah peserta didik, pihaknya ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada untuk meningkatkan kompetensi.

“Kami juga akan memfasilitasi putra-putri daerah yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi Banten untuk bisa melanjutkan pendidikan spesialis dan kembali mengabdi di Provinsi Banten,” kata Ari.

Baca juga: Berbeda, Ini 3 Usulan Kenaikan UMP Banten 2023 dari Buruh, Pengusaha, dan Pemprov Banten

Selain itu, Ari mengatakan bahwa Fakultas Kedokteran UI juga mendorong Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) selama lima tahun ke depan untuk meningkatkan SDM kedokteran di Provinsi Banten.

Sebelum adanya kerja sama tersebut, Fakultas Kedokteran UI telah memiliki desa binaan di sekitar Rumah Sakit Sitanala Kabupaten Tangerang.

Program tersebut merupakan pemberdayaan ekonomi untuk mantan penderita kusta dan masyarakat sekitar yang telah didukung oleh Pemprov Banten sejak 2019.

“Hal yang telah kami lakukan tersebut telah menjadi contoh untuk provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, serta direncanakan Provinsi Maluku,” kata Ari. (ADV)