Gerakkan Perekonomian Banten Pada 2021, Gubernur WH Targetkan Serapan APBN dan APBD Capai 85 Persen

KOMPAS.com - Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menginstruksikan jajarannya untuk menggerakkan perekonomian Provinsi Banten pada 2021.

Untuk itu, WH menargetan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) di Provinsi Banten mencapai 85 persen lebih besar dari tahun 2020.

"Untuk serapan APBD dan APBN tahun 2020 ini mencapai 80 persen," kata WH seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu WH sampaikan dalam kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) 2021 di Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin, (30/11/2020).

WH mengatakan, untuk menyerap APBN dan APBD pada 2021 agar menggerakkan perekonomian dilakukan dengan menyelenggarakan lelang.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

"Penyelenggaraan lelang sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi)," Gubernur WH.

Pada kesempatan itu, WH juga menjelaskan, anggaran  yang disediakan dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp 770 miliar.

"Dari jumlah anggaran yang telah disediakan itu, hingga Senin (16/11/2020) telah direalisasikan sebesar Rp 609,64 miliar atau 79,17 persen," imbuhnya.

Realisasi anggaran itu, lanjut WH, digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial masyarakat terdampak Covid-19.

Baca juga: Revitalisasi Drainase di Banten Capai Realisasi Anggaran Tertinggi Padat Karya

Tak hanya membahas mengenai anggaran, WH juga mengingatkan, kasus Covid-19 kembali meningkat di saat Provinsi Banten berada di zona oranye.

Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri saat ini semakin cuek dan tidak acuh terhadap peraturan.

"Oleh karenanya, kembali saya mengajak bapak dan ibu untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan Covid-19," ajak WH.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Banten Ade Rohman mengungkapkan, APBN sebagai instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Lebih dari Setengah Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pencarian Vaksin Masih Berlanjut

Pasalnya, menurut Ade Rohman, APBN memberikan perlindungan sosial dan dan pemulihan ekonomi.

"Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2021, diproyeksikan sebesar 5,0 persen dan pertumbuhan ekonomi Banten ditargetkan 5,20 persen," ungkapnya.

Dari proyeksi tersebut, menurut Ade, keberhasilan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 akan menjadi faktor dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021.

Dalam acara itu, Ade juga mengatakan, alokasi DIPA Kementerian (K) atau Lembaga (L) dan Tranfer ke Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp 28,10 triliun.

Baca juga: Kontraksi Ekonomi Kuartal III Lebih Dalam dari Proyeksi, Ekonom: PEN Belum Maksimal

"Untuk alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 16,42 triliun dan untuk DIPA K atau L sebesar Rp 11,67 triliun," ujar Ade.

Untuk kinerja keuangan APBN 2020 di Provinsi Banten, lanjut Ade, DIPA K atau L telah terserap Rp 11,6 triliun atau 80,29 persen dari Rp 14,4 trilun.

Sementara itu, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terserap Rp 596,8 miliar atau 99,84 persen dari Rp 629,2 miliar.

Tak hanya itu, Ade juga menjelaskan, untuk Dana Desa telah terserap Rp 934,1 miliar atau 84,20 persen dari Rp 1,1 triliun. (ADV)