Kemenkominfo Ganjar Pemprov Banten dengan E-Government Award
KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia (RI) mengganjar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan E-government Award.
Kemenkominfo memberikan penghargaan itu karena menilai Pemprov Banten paling aktif memanfaatkan aplikasi pemerintah (E-government).
Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (4/11/2019) dijelaskan , Kemenkominfo menilai Pemprov Banten seperti itu berdasarkan evaluasi dalam Presidential Lecture 2019.
Presidential Lecture 2019 diadakan untuk meningkatkan pelayanan publik, yang merupakan salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui teknologi informasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhony G. Plate, menyerahkan E-government Award tersebut saat pembukaan rangkaian acara Gerakan Menuju 1000 Smart City 2019, di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Baca juga: Cegah Korupsi Massal, Presiden Diharap Perkuat E-Government di Daerah
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten Komari yang hadir dalam penyerahan award itu mengatakan, penghargaan tersebut dapat memotivasi Pemprov Banten.
"Penghargaan ini menjadi motivasi dan memiliki arti besar bagi kami dalam pengembangan dan pelaksanaan E-government," kata Komari.
Kembangkan E-government
Saat ini, Pemprov Banten sedang terus mengembangkan E-government sendiri dengan nama Jawara e-Gov.
Nama tersebut akan segera diganti menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi tersebut sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui Android.
Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Diskominfo, turut mendukung perubahan seluruh pelayanan di Provinsi Banten menjadi berbasis elektronik. Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih mudah.
Baca juga: Perpres e-Government Tinggal Tunggu Tandatangan Jokowi
Hal senada diutarakan Menkominfo Jhony dalam sambutannya. Menurut dia, pemanfaatan E-government dapat membuat pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat dan cerdas. Masyarakat juga bisa semakin dekat dengan produk pelayanannya.
Meski begitu, Jhony berpendapat, keberlangsungan E-government di suatu daerah bergantung pada leadership, bukan pakar teknologi.
"Yang penting visi dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi benar-benar diterapkan," kata Jhony.
Ke depannya, Kemenkominfo memiliki rencana membangun satelit baru untuk menyediakan layanan umum.
Satelit tersebut dapat melayani jaringan umum telekomunikasi Indonesia mencakup terhubungnya institusi pendidikan, desa atau kelurahan, puskesmas, polsek dan polres, dengan kabupaten dan kota.
