Pemkot Tangsel Raih WTP ke-9 Kalinya, Walkot Benyamin: Kami Akan Pertahankan

KOMPAS.com – Pemerintah Kota ( Pemkot) Tangerang Selatan ( Tangsel) memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) atas laporan keuangan periode 2020.

Wali Kota (Walkot) Tangsel Benyamin Davine mengatakan, raihan WTP tersebut adalah bukti hasil kinerja Pemkot Tangsel.

Hal tersebut, kata dia, akan menjadi pemicu kinerja keuangan Pemkot Tangsel di masa mendatang.

“Tentunya (kami akan) mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkannya lagi,” kata Walkot Benyamin, saat menyerakan WTP ke Pemkot Banten di Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, pada Senin (10/5/2021).

Untuk diketahui, capaian WTP kali ini merupakan raihan kesembilan yang diterima Pemkot Tangsel.

Baca juga: 61 Kendaraan Dicegat di Posko Penyekatan Pemudik dan Check Point di Kota Tangerang

Raihan WTP tersebut, kata Walkot Benyamin, juga membuktikan bahwa Pemkot Tangsel telah mengedepankan pengelolaan keuangan yang maksimal selama proses pembuatan laporan keuangan periode 2020.

”Nantinya kami akan terus berikan pelatihan kepada semua pejabat pengelola keuangan daerah agar lebih maksimal,” ujar Walkot Benjamin.

Adapun upaya tersebut akan dikembangkan dengan cara meningkatkan manajemen risiko.

Bukan hanya itu, Pemkot Tangsel juga berkomitmen meningkatkan neraca aset dengan memiliki catatan ter-update, mulai dari posisi terakhir sampai dengan program sertifikasi aset yang akan terus dijalankan.

Baca juga: Pemkot Tangsel Minta Warganya Gelar Halalbihalal Lebaran Hanya dengan Keluarga Inti

“Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan harus semakin mantap, sehingga setiap program akan mencapai outcome, impact sampai dengan benefit,” ungkap Walkot Tangsel.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan BPK Provinsi Banten Arman Syifa menjelaskan, pihaknya memberikan apresiasi terharap seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan Daerah.

Meski demikian, terdapat beberapa kota dan kabupaten yang menerima catatan dari BPK. Nantinya, catatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemda, sehingga nilai laporan keuangan daerah periode berikutnya akan meningkat. (ADV)