KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, program Makan Bergizi Gratis ( MBG) bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia yang lebih maju.
Menurutnya, MBG merupakan gerakan bersama untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan produktif.
“Pembangunan bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kecukupan gizi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Hal itu dia sampaikan saat membuka Dialog Nasional Praktik Baik MBG di Gumaya Hotel Semarang, Rabu (29/4/2026).
Agustina menyebutkan, kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program MBG.
Dia berharap, Dialog Nasional Praktik Baik MBG melahirkan formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan aplikatif di lapangan.
Baca juga: Jelang Dialog Nasional MBG di Semarang, Pengamat Tekankan Jaminan Keamanan Pangan
“Kita manfaatkan forum ini untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain sehingga pelaksanaan MBG ke depan semakin efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Adapun Dialog Nasional Praktik Baik MBG menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, hingga 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah mengoperasionalkan 174 SPPG yang menjangkau lebih dari 281.000 penerima manfaat.
Capaian itu terus diperkuat melalui penyempurnaan sistem pengelolaan dapur dan distribusi layanan agar semakin efisien dan merata.
Agustina menegaskan partisipasi Kota Semarang dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Baca juga: Jalan Kaligawe Semarang Ditinggikan, Rekayasa Contraflow Diberlakukan Selama 10 Hari
“Kami terus berbenah dan terbuka untuk belajar. Forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sistem sekaligus memastikan layanan MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) RI Suardi Samiran menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pelaksanaan program, khususnya melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan. Diperlukan pengawasan rutin agar layanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar,” tegasnya.
Dialog nasional itu dihadiri perwakilan BGN, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan, termasuk perwakilan internasional dari Milan Urban Food Policy Pact atau MUFPP.
Forum itu menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan implementasi MBG di daerah-daerah.
Baca juga: Di Era Agustina Wilujeng, Kinerja Semarang Melonjak Masuk 10 Besar Nasional
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penguatan rantai pasok pangan, pemerataan distribusi, serta standardisasi menu sesuai kebutuhan tiap jenjang pendidikan.