KOMPAS.com – Menjelang Dialog Nasional Makan Bergizi Gratis ( MBG) di Kota Semarang, pengamat pangan Inneke Hantoro menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan dalam implementasi program tersebut.
Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata itu menilai, meskipun program MBG sudah tepat secara konsep, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.
“Program ini baik, tetapi implementasinya belum kuat. Jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi SDM, hingga sistem pengelolaan masih perlu dibenahi secara serius,” ujar Inneke.
Ia juga mengingatkan risiko jika standar keamanan pangan tidak dijalankan secara disiplin.
Baca juga: Pawai Ogoh-ogoh Semarang Meriah, Agustina: Bukti Komitmen Merawat Harmoni
Menurut Inneke, kasus makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan dapat menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik.
“Kalau masih terjadi kasus keracunan atau makanan tidak layak, program ini akan terus ditolak. Orangtua tidak akan mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya,” ujarnya.
Selain itu, Inneke menilai transparansi menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program. Tanpa sistem yang terbuka dan akuntabel, program MBG akan sulit memperoleh kepercayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti pendekatan yang dinilai terlalu terpusat. Menurutnya, kondisi di lapangan sangat beragam sehingga perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan sekolah.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi apakah sistem yang terlalu terpusat ini sudah tepat atau perlu memberi ruang lebih besar bagi daerah dan sekolah,” jelasnya.
Inneke berharap Dialog Nasional MBG tidak hanya menghasilkan kesimpulan, tetapi juga langkah konkret.
Ia menekankan tiga hal utama yang perlu diperkuat, yakni standar keamanan pangan yang ketat, sistem pengawasan yang transparan, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan sekolah.
“Dialog seperti ini harus berujung pada langkah nyata. Perbaikan kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditunda, dan pelaksanaan program harus lebih terbuka serta adaptif terhadap kondisi di lapangan,” tegas Inneke.
Baca juga: World Dance Day 2026, Ajang Ribuan Penari Semarang Unjuk Kebolehan
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menggelar Dialog Nasional Praktik Baik MBG di Gumaya Hotel Semarang pada 28–30 April 2026. Forum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kualitas program.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan, pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari para pakar.
Ia menilai kritik tersebut sebagai bahan penting untuk memperbaiki implementasi program di daerah.
Pemkot Semarang juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, agar program MBG dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Baca juga: Cegah Kecelakaan di Tanjakan Silayur, Aksi Dishub Semarang Hadang Truk Tuai Dukungan Warga