Terkait Penganuliran Piagam pada PPDB, Mbak Ita Akan Komunikasi dengan Pemprov Jateng
Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengadakan audiensi dengan orangtua murid terkait permasalahan penganuliran nilai piagam pada PPDB oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Minggu (14/7/2024).
KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang siap membantu pendidikan anak-anak kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.
Salah satunya dengan akan berkomunikasi terkait penggunaan piagam sebagai salah satu jalur masuk Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Paling baru, Walkot yang akrab disapa Mbak Ita tersebut mengadakan audiensi dengan orangtua murid terkait permasalahan penganuliran nilai piagam pada PPDB oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Minggu (14/7/2024).
Mbak Ita menyebutkan, orangtua maupun murid sudah tidak mempermasalahkan dianulirnya piagam, salah satunya dari aktivitas marching band.
“Saya melihat orangtua sudah tidak masalah, tetapi yang dimasalahkan adalah sistem. Saat terakhir daftar ulang, masih ada nama anak-anak yang sebenarnya sudah tidak bisa diterima karena piagam yang sudah dianulir,” ujarnya dalma siaran pers, Senin (15/7/2024).
Baca juga: Polemik Piagam Palsu PPDB Jateng, Wali Murid Mengaku Ditipu Pelatih Marching Band
Namun, mereka meminta agar pendaftaran tetap bisa dilakukan dan piagam itu bisa diganti dengan piagam lainnya.
“Sekarang mereka sudah tidak mempermasalahkan yang dianulir, tetapi orang tua atau siswa ingin jika masih ada piagam yang lain bisa dimasukkan (sebagai pengganti piagam yang dianulir),” lanjutnya.
Selain itu, di dalam sistem PPDB, nama anak-anak yang menjadi korban dugaan dipalsukannya piagam oleh orang yang tidak bertanggung jawab masih terdata.
Kemudian, lanjut Mbak Ita, waktu pendaftaran sekarang sudah mendekati akhir sehingga para orangtua membutuhkan titik temu.
Oleh karenanya, dia akan membawa aspirasi tersebut untuk berkomunikasi dengan Pemprov Jateng untuk membahas nasib anak-anak mereka.
Baca juga: Kasus Piagam Palsu di PPDB Jateng Naik ke Tahap Penyidikan, Saksi Kunci Kembali Mangkir
Mbak Ita mengakui baru paham terkait permasalahan tersebut lantaran kewenangan penanganan sudah masuk Pemprov Jateng.
Namun, permasalahan tersebut melibatkan warga Kota Semarang sehingga ia harus ikut mengawal agar tahapan-tahapan segera menemukan titik temu.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu berharap, upaya-upaya tersebut bisa memberikan solusi bagi orangtua dan siswa serta Pemprov Jateng.
Ke depan, pihaknya bakal menerbitkan regulasi terkait beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan kejuaraan pelajar.
“Karena tadi kan tingkat internasional, saya sampaikan memang anak-anak tidak tahu bahwa prestasi itu bukan juara pertama tapi peringkat ketiga,” ungkapnya.
Mbak Ita menyebutkan, para orangtua hanya tahu dari pelatih dan postingan di Instagram yang dibagikan ke seluruh orangtua murid.
Baca juga: 69 Piagam Palsu Dianulir, 7 Siswa Tetap Lolos PPDB SMAN/SMKN di Semarang
“Ini menjadi pembelajaran juga bagaimana ke depan kita dari Pemkot Semarang harus mengevaluasi,” paparnya.
Lebih lanjut, Mbak Ita meminta semua pihak tidak berpikir buruk terhadap murid maupun orangtua yang mengalami masalah tersebut. Sebab, mereka adalah korban dari dugaan pemalsuan piagam tersebut.
“Tadi anak-anak dan orangtua minta ke teman media yang punya contoh piagam dengan nama anaknya bisa di-take down. Tadi pesan seperti itu, anaknya malu,” katanya.
Dia menegaskan, kesalahan itu bukan salah sang anak, tetapi stigma masyarakat anak-anak ersebut tidak jujur sehingga perlu diluruskan.
Mbak Ita menegaskan, Pemkot Semarang juga bersedia memberikan pendampingan psikologi bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
Terkait dukungan untuk murid tidak mampu, pemerintah telah menyiapkan program beasiswa yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Kalau memang bukan dari kategori tidak mampu, kami punya program Gerbang Harapan untuk membantu mereka sekolah di swasta,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan orangtua murid, Indah mengklaim nama anak-anak yang menggunakan piagam marching band internasional secara virtual masih terdata di sistem PPDB.
Hanya saja, murid-murid itu tidak bisa melakukan proses-proses pendaftaran selanjutnya.
"Jadi diblok oleh sistem. Secara otomatis anak-anak terlempar karena tanggal 12 jatah jalur prestasi daftar ulang karena tidak bisa sesuai petunjuk teknis dianggap mengundurkan diri," ucapnya.
Indah berharap, upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Semarang bisa menjadi titik temu.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menjustifikasi buruk murid-murid yang terlibat dalam masalah tersebut karena piagam yang dipakai untuk pendaftaran di PPDB telah dipalsukan.
