Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi dalam peluncuran strategi konsolidasi pengadaan kedua di Gedung LKPP RI, Kompleks Rasuna Epicentrum, Rabu (7/6/2023).KOMPAS.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) Republik Indonesia (RI), Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menggelar konsolidasi pengadaan guna memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan, konsolidasi pengadaan merupakan sebuah strategi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran pemerintah agar dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Hendi dalam peluncuran strategi konsolidasi pengadaan kedua di Gedung LKPP RI, Kompleks Rasuna Epicentrum, Rabu (7/6/2023).
"Sampai 29 Mei 2023, LKPP mencatat 26,67 persen anggaran pemerintah terlaksana atau senilai RP 284,52 triliun," ungapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Hendi mengatakan, pihaknya mengeluarkan surat edaran LKPP tentang mempercepat penyerapan anggaran dan mendorong konsolidasi pengadaan.
Baca juga: Belanja Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tembus Rp 1.105 Triliun, LKPP Dorong E-Purchasing
Mantan Wali Kota Semarang dua periode itu memaparkan, sampai hari ini konsolidasi pengadaan yang diupayakan LKPP telah menyentuh pagu anggaran sebesar Rp 5,2 triliun untuk laptop, pupuk, dan alat kesehatan.
Sebelumnya, LKPP menggelar konsolidasi pengadaan dilakukan untuk belanja laptop produk dalam negeri (PDN). Kini LKPP RI melakukan untuk belanja Pupuk NPK PDN, Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, ultrasonografi (USG) dua dimensi, dan antropometri kit.
Dari semua konsolidasi pengadaan yang telah terlaksana tersebut, efisiensi pengadaan yang berhasil dicapai mencapai sebesar Rp 1,69 triliun.
"Ke depan konsolidasi pengadaan akan dilakukan juga untuk seragam serta batik untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan sekolah di Jawa Tengah (Jateng), lisensi office workspace, akomodasi hotel, logistik Pemilihan Umum (Pemilu), aspal buton, serta bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI)," terang Hendi.
Baca juga: Kepala LKPP Pastikan Dampingi Proses Penyediaan Barang atau Jasa untuk Pembangunan IKN
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, upaya konsolidasi pengadaan dapat memperkuat industri dalam negeri.
"Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat sektor industri dalam negeri, dan menciptakan sinergi pemerintah dan produsen lokal," katanya yang hadir secara daring.
Luhut menegaskan, tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan produk Indonesia selain bangsanya sendiri.
“Ayo kita manfaatkan duit rakyat itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan ini saya kira penting," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berterima kasih kepada LKPP RI yang telah mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Baca juga: Tingkatkan Kinerja Pegawai, Kepala LKPP Hendi Buka Layanan Call Center 24 Jam
"Terima kasih kepada LKPP yang telah membantu kami dalam pengadaan barang. Semoga konsolidasi ini mempercepat pengadaan barang,” ungkapnya yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Hasto mencontohkan, stunting akan diukur pada Agustus mendatang, sedangkan saat ini pihaknya belum mengadakan stunting kit.
"Begitu juga makanan untuk ibu hamil dan balita untuk 2023 baru mau akan diadakan. Padahal, makanan itu harusnya mulai Januari sampai Desember,” ungkapnya.
Oleh karenanya, kata Hasto, pihaknya sangat terbantu dengan adanya konsolidasi. Dia pun berharap kegiatan itu membawa kesuksesan untuk semua pihak.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono yang hadir dalam kegiatan tersebut turut mengapresiasi strategi konsolidasi pengadaan LKPP yang dapat membuat pengadaan lebih terintegrasi.
Baca juga: LKPP Gelar Sosialisasi On-Boarding Katalog Elektronik untuk Bantu UMKM
"Dengan bantuan LKPP, pengadaan ini dilakukan secara terintegrasi. Saya ucapkan terima kasih karena dengan program ini produk-produk yang sudah terstandarisasi dengan baik. Bahkan, USG pun produksi dalam negeri, bisa dibeli, dan dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
