Wali Kota Hendi Sebut Warga Semarang Makin Dewasa Soal Politik

SEMARANG, KOMPAS.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi merasa puas dengan kelancaran proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Semarang.

Menurutnya, hal ini terjadi karena tingkat kedewasaan politik warga Semarang semakin tinggi sehingga proses Pilkada terjaga tanpa keributan.

“Alhamdulilah, dari sisi keamanan, (Pilkada) terjaga dengan baik dan kondusif. Tingkat partisipasinya sampai jam 10.00 rata-rata sudah di atas 50 persen,” tutur Hendi usai memberikan hak pilihnya dalam Pilgub Jawa Tengah di TPS 7 Lempongsari pada Rabu (27/6/2018).

Dikatakan Hendi, bila tingkat partisipasi warga Semarang tinggi, proses demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan baik. Sebab, tingkat partisipasi warga merupakan salah satu indikator keberhasilan jalannya pesta demokrasi ini.

Usai mencoblos, Hendi kemudian melakukan pantauan lapangan di beberapa titik TPS Kota Semarang, yakni TPS di daerah Singotoro, Klipang, Citarum, serta Upgris.

Berdasarkan pantauannya, Hendi menilai, kelancaran Pilkada ini terlihat dari logistik yang tersedia, kotak suara yang masih tersegel, serta proses pencoblosan yang berjalan aman.

(Baca: Wali Kota Semarang Kecewa Lihat Ruang Menyusui Mirip Gudang)

Ia berpesan agar semua pihak bisa menerima hasil perhitungan suara nanti. “Siapa pun yang terpilih adalah saudara kita yang akan memimpin Jawa Tengah selama lima tahun ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan itu,Hendi turut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kummolo, Sekjen Kemendagri, dan Muspida.

Senada dengan Hendi, Menteri Tjahyo juga memuji partisipasi warga Semarang yang cukup tinggi dalam pilkada kali ini.

Ia pun berjanji akan meningkatkan kepemilikan e-KTP bagi warga yang belum memilikinya, terutama pemilih pemula, agar bisa mengikuti pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung tahun depan.

(Baca: Pelayanan Publik di Kota Semarang Dinilai Memuaskankan)

Pemerintah memastikan, pendataan pemilih pada pilpres 2019 akan berbasis e-KTP. Jadi, tidak akan ada lagi surat keterangan yang dikeluarkan sebagai pengganti e-KTP.

Oleh sebab itu, Pemerintah berharap agar masyarakat juga proaktif untuk membantu kelancaran proses perekaman yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018 ini.

“Jadi, kita dorong masyarakat untuk aktif segera lakukan perekaman e-KTP biar program e-KTP selesai,” tandas Tjahyo Kumolo.