Tangani Deportasi Pekerja Migran, Gubernur Riau Siap Kolaborasi dengan Kementerian P2MI

KOMPAS.com – Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam membenahi sistem migrasi kerja ke luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Wahid menyusul pemulangan 196 pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Dumai, Sabtu (31/5/2025).

Ia menyebut bahwa posisi geografis Riau yang berdekatan langsung dengan Malaysia menjadikan provinsinya sebagai salah satu pintu keluar-masuk utama bagi para pekerja migran.

Oleh karena itu, Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk bersinergi penuh dengan pemerintah pusat dalam menangani dan mencegah kasus serupa.

Baca juga: Aktif Sediakan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Gubernur Riau Diapresiasi Mensos

“Saya sebagai Gubernur Riau siap berkolaborasi dengan kementerian. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri P2MI (Abdul Kadir Karding) mengenai prosedur ini agar dapat ditangani secara baik, termasuk pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi PMI,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Abdul Wahid menegaskan bahwa masa depan para pekerja migran adalah tanggung jawab bersama.

“Tanggung jawab saya adalah menyelamatkan anak-anak bangsa,” ucapnya

Lebih lanjut, Abdul Wahid menjelaskan bahwa kedekatan budaya dan kemiripan fisik antara masyarakat Riau dan warga Malaysia kerap membuat keberadaan PMI nonprosedural sulit terdeteksi.

Apalagi, kata dia, banyak PMI nonprosedural yang masuk dengan dalih sebagai wisatawan.

“Secara jarak, Riau ini dekat sekali dengan Malaysia, hanya dua sampai dua setengah jam perjalanan laut. Kultur kita juga mirip, sehingga kalaupun ada PMI nonprosedural, sulit dibedakan dari warga lokal,” imbuh Abdul Wahid.

Baca juga: Pekerja Migran Diusulkan Punya Tabungan Investasi, Jadi Modal untuk Pensiun

Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyediakan fasilitas penampungan sementara bagi para PMI yang baru dipulangkan.

Mereka akan ditampung hingga proses pemulangan ke daerah asal selesai dilakukan oleh Kementerian P2MI dan instansi terkait.

Pemprov Riau juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan sosial.

Baca juga: Apa Saja Faktor Pendorong Perubahan Sosial?

Kementerian P2MI siapkan perbaikan sistem

Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan berbagai strategi untuk membenahi sistem migrasi tenaga kerja.

Salah satunya adalah memperkuat sosialisasi terkait prosedur migrasi resmi kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

"PMI yang dideportasi ini rata-rata adalah orang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal. Jadi memang tidak terdata di kita, mau tidak mau datanya kita dapat dari imigrasi Malaysia," terang Abdul Kadir.

Kementerian P2MI juga berencana menindak tegas para calo dan oknum perusahaan penyalur tenaga kerja yang melanggar hukum.

Penegakan hukum tersebut diharapkan mampu menimbulkan efek jera serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Baca juga: WN Nigeria Dideportasi dari Bali, Palsukan Dokumen Seolah-olah Investor

Langkah berikutnya adalah menyederhanakan proses administratif yang selama ini dianggap rumit dan memicu banyak orang memilih jalur tak resmi.

Kementerian P2MI akan merombak sistem agar proses keberangkatan menjadi lebih cepat, mudah, dan tetap sesuai ketentuan hukum.

Pengelolaan ekosistem migrasi kerja, baik di daerah asal maupun tujuan, juga akan menjadi fokus perbaikan ke depan.

"Kami akan mengurangi mata rantai pelayanan yang panjang, jadi harus cepat. Kemudian pengelolaan ekosistem dan lokasi keberangkatan harus dijalankan dengan baik," kata Abdul Kadir.

Baca juga: 20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi

Sebanyak 196 PMI yang baru saja dideportasi akan menjalani proses reintegrasi oleh pemerintah.

Mereka akan didata dan diklasifikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan berdasarkan kebutuhan masing-masing.

"Kehadiran saya dan Pak Gubernur Riau (Abdul Wahid) ke sini untuk memberi perhatian kepada saudara-saudara kita. Bagi yang sakit akan mendapat perawatan, sementara yang tertarik berwirausaha akan diberikan pendampingan dan pelatihan," tutur Abdul Kadir.