KOMPAS.com – Wali Kota Madiun Maidi menjamin beras bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 layak untuk dikonsumsi. Ia menyampaikan hal tersebut usai memberangkatkan truk pengangkut beras bantuan sosial (bansos) di Balai Kota Madiun, Jumat (6/8/2021).
"Saya jamin beras tidak ada yang rusak karena saya sudah minta yang medium dan stok terbaru. Semua sudah saya cek,” katanya menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/8/2021).
Maidi juga mengatakan, beras sebanyak 35 ton tersebut sudah turun dan mulai didistribusikan ke masyarakat Kota Madiun. Dia menargetkan penyaluran akan selesai pekan ini.
Terkait teknis penyaluran, lanjutnya, beras dikirim ke masing-masing kantor kelurahan sesuai jumlah penerima. Setiap warga mendapatkan bantuan beras 10 kilogram (kg).
“Lantaran beras bantuan ini dari pusat, siapa penerimanya di Madiun, by name by address sudah ada daftarnya. Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun tinggal menyalurkan,” tegas Maidi.
Baca juga: Gara-gara Beras Bansos Menggumpal Mirip Batu, Menko PMK Sidak Gudang Bulog di Pandeglang
Maidi menyebutkan, beras sebanyak 35 ton tersebut akan dibagikan kepada 3.573 keluarga penerima manfaat (KPM) di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Beras bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Madiun.
Sebelumnya, Kota Madiun telah menerima dan mendistribusikan 139 ton beras bantuan bagi penerima PKH dan BST.
Maidi mengungkapkan, pemerintah akan terus mengupayakan penyaluran bantuan bagi warga yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari dua program tersebut.
Oleh karenanya, mantan Sekretaris Daerah Kota Madiun itu meminta warga yang belum mendapatkan bantuan tidak khawatir. Pasalnya, masih banyak program bantuan untuk warga terdampak Covid-19.
Sementara itu, bagi warga yang membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan sosial, Maidi mempersilakan untuk melapor ke ketua RT maupun kelurahan.
Apalagi, saat ini Pemkot Madiun masih memiliki stok beras bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan program tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan.
“Harapannya, bantuan yang diberikan dapat membantu kesulitan warga yang terdampak pandemi,” harap Maidi.