Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) - 1 Penyusunan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) berlangsung di halaman SDN Tandung, Kamis (3/9/2021).
KOMPAS.com - Rencana pembangunan Bendungan Rongkong di Desa Tandung saat ini masih terus disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.
Guna menjawab berbagai pertanyaan seputar pembangunan bendungan tersebut, Pemerintah Luwu Utara kembali menggelar Konsultasi Masyarakat (PKM) - 1 di halaman SDN Tandung, Kamis (3/9/2021). PKM membahas penyusunan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP).
Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Luwu Utara Bambang Irawan menyebut, melalui sosialisasi tersebut, masyarakat yang akan terdampak pembangunan dapat mengetahui berbagai informasi yang relevan. Utamanya, warga Dusun Buka dan Dusun Tanete di Desa Tandung.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, ia berharap masyarakat tetap berpikiran jernih dan tidak mudah terpengaruh disinformasi yang beredar, terutama soal kerugian materi.
"Jika dalam pembangunan ini ada hal yang merugikan warga, maka kami (pemkab) yang pertama tahu dan yang pertama menolak. Saya berdiri disini bukan hanya mewakili bupati tetapi juga sebagai anak dari kampung ini," jelas Bambang.
Baca juga: Percepat Penanganan Banjir di Luwu Utara, Bupati Indah Rencanakan Hal Ini
Untuk diketahui, kegiatan LARP merupakan survei yang mencakup kondisi sosial ekonomi (sosek) masyarakat. Survei akan menggali informasi terkait kepemilikan harta warga berupa rumah, tanah, kebun, sawah, dan kondisi sosial lainnya. Metode survei dilakukan secara door to door.
Survei LARP rencananya akan dilaksanakan secara paralel dengan survei teknis. Adapun kegiatan ini dimulai pada pekan depan. Survei dilakukan oleh tim konsultan dengan pendampingan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam).
Pada sesi diskusi, Tomakaka atau kepala suku Buka yang tinggal di Dusun Buka, Tamo menyampaikan bahwa program tersebut akan diterima masyarakat selama tidak merugikan.
Sementara itu, salah seorang warga Dusun Tanete, Herman sempat mempertanyakan ketidakhadiran Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Rongkong (Amal Rongkong). Menurutnya, warga telah mempercayakan suara mereka kepada perwakilan lembaga tersebut.
"Jika warga Dusun Buka telah menerima program ini, maka otomatis kami di Tanete juga menerima," ungkap Herman.
Baca juga: Rekonstruksi Pascabencana, Bupati Luwu Utara Pastikan 5 Sektor Ini Jadi Perhatian Khusus
Masih dalam sesi diskusi, Kepala Dusun (Kadus) Tanete Cintra Yanti turut mempertanyakan cara pemerintah meningkatkan taraf hidup warga pasca pembangunan Bendungan Rongkong.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWPSJ) menjelaskan bahwa tahapan akan dimulai dengan ganti untung tanah dan rumah warga. Solusi lain yang ditawarkan adalah penyediaan lahan dan rumah relokasi bagi warga yang berminat.
"(Selain penggantian materi) ada juga pembinaan kelompok-kelompok warga dengan jenis usaha sejenis, pencetakan sawah baru dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Mengingat pembangunan bendungan akan menyerap tenaga kerja lokal, ia menyebut, pemkab juga akan menggembleng sektor pariwisata di sekitar lokasi.
"Ke depan, (pemkab) akan memajukan pariwisata di sekitar lokasi yang menjadi peluang pengembangan UMKM dan pengembangan budi daya air tawar," ungkapnya.
Terkait dengan LARP, koordinator survei, Amrullah menyebut, kegiatan tersebut masih berada di tahap identifikasi kepemilikan. Tahap penilaian harta warga nantinya akan dikerjakan oleh tim appraisal dan diusahakan tidak merugikan warga yang terdampak.
Baca juga: Pemkab Luwu Utara Susun Ranperda, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Jadi Prioritas
"Kami harapkan kerja sama seluruh warga untuk memberikan informasi yang lengkap agar ke depan warga tidak dirugikan bahkan kita harap dapat diuntungkan," ungkap Amrullah.
Selain dihadiri oleh pihak terkait, sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUTR Rusydi Rasyid, Kadisporapar Jumail Mappile, Camat Sabbang Siti Kidar, pihak BBWSPJ, tim konsultan teknis Kementerian PUPR, tim konsultan LARP atau AMDAL, Pemerintah Desa Tandung.
Turut hadir juga tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dari Desa Tandung.
