Evaluasi Tanggap Darurat Gempa Kertasari, Pjs Bupati Bandung: Pelayanan Dasar Jadi Prioritas

KOMPAS.com - Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung melaksanakan rapat evaluasi tanggap darurat gempa bumi Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Posko Utama Tanggap Darurat Gempa Bumi, Kantor Kecamatan Kertasari, Senin (30/9/2024).

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik mengapresiasi rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tanggap darurat kejadian gempa bumi di Kertasari dan sekitarnya.

Dia mengatakan, pelayanan dasar bagi penyintas tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu, termasuk hal yang berkaitan dengan pendidikan. 

“Jadi, ke depan para pengungsi kembali ke tempat masing-masing. Saya harus memikirkan, melihat, dan mencermati dari kondisi rumahnya,” ujarnya dalam siaran pers. 

Dikky mengatakan, pihaknya akan memastikan kondisi keamanan rumah warga layak untuk dihuni kembali dan tidak sampai menimbulkan cedera dan hal yang tidak diinginkan.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaan rapat evaluasi tanggap darurat gempa bumi itu, pihaknya mendengar laporan dari masing-masing klaster dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung.

Baca juga: Mengintip Kampung Pembuatan Ikan Pindang di Kabupaten Bandung

"Mulai dari penanganan kesehatan hingga tadi dalam sarana dan prasarana," katanya.

Menurutnya, dengan melihat potensi kebencanaan yang ada, seperti yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), ada hal-hal yang menjadi dasar status tanggap darurat berikutnya.

"Nah, ini mungkin ke depan akan masuk ke dalam status transisi pemulihan bencana,” ungkapnya. 

Dikky mengatakan, saat ini, pihkanya masih memiliki beberapa kegiatan yang harus segera dituntaskan.

“Salah satunya penuntasan asesmen  verifikasi rumah-rumah atau sarana prasarana yang rusak yang perlu diusulkan nanti ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," jelasnya.

Status darurat dan penanganan bencana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan, status tanggap darurat gempa bumi Kabupaten Bandung dimulai pada 18 September dan berakhir pada 1 Oktober 2024.

Baca juga: Sejak Kang DS Menjabat Bupati, IPM Kabupaten Bandung Tunjukkan Tren Positif

Meski demikian, kata dia, BPBD Kabupaten Bandung tetap membuka pos komando (posko) di Kertasari.

"Jadi, semua terkoordinasikan di posko, baik dari ormas, relawan, semua kita ada di dalam komando di posko ini. Baik ada bantuan logistik, apapun kita tetap terima. Bantuan ada juga yang langsung ke masyarakat,” ujarnya. 

Uka mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan memperhatikan uang sewa, sedangkan BNPB siap mendukung jika masyarakat membutuhkan uang sewa, khususnya bagi mereka dengan rumah yang mengalami rusak berat. 

Lebih lanjut, Uka mengatakan, terdapat aturan dalam penetapan status darurat ke pemulihan dampak gempa bumi di Kabupaten Bandung.

“indikator yang dapat digunakan adalah informasi adanya ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun atau mereda eskalasinya,” katanya.

Hal itu dapat diketahui berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dilakukan instansi teknis, baik dari BMKG maupun PVMBG. 

Baca juga: Balita Pengungsi Gempa di Kabupaten Bandung Kehabisan Susu Formula

Uka menjelaskan, mengingat adanya ancaman kehidupan dan penghidupan, instansi teknis merekomendasikan bahwa ancaman bencana masih mengganggu sekelompok masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

"Pada status transisi darurat ke pemulihan, diberlakukan upaya yang dilakukan meliputi, yaitu kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana," jelasnya.

Selain itu, kata Uka, pihaknya tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana. 

"Artinya, posko ini masih ada selama 30 hari. Jadi, kami masih tetap melakukan penanganan bencana ini," katanya.

Uka juga menjelaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital, perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

"Artinya, pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat yang terkena bencana dan kita juga akan terus berupaya,” ungkapnya. 

Baca juga: Terima Anugerah Paritrana Award, Kang DS: Jadi Motivasi Bangun Kabupaten Bandung Semakin Bedas

Dia menyebutkan, pihaknya tengah melaksanakan pendataan berkaitan dengan rumah yang rusak.

Potensi gempa

Sementara itu, perwakilan dari BMKG menjelaskan, kondisi mutakhir gempa susulan per Senin (30/9/2024) sebanyak 39 kali dan 40 kali dengan gempa utama.

"Namun, gempa susulan terakhir pada 24 September 2024, itu pun magnitudonya 2,8,” ungkapnya.

Hal itu menunjukkan bahwa gempa susulan sudah meluruh. Meski demikian, potensi gempa masih tetap ada.

“Sebab, suatu sesar atau suatu lempengan ketika bergerak memerlukan waktu untuk mencapai keseimbangan kembali. Itu yang menimbulkan terjadinya gempa susulan," jelasnya.

Ia berharap, masyarakat di Kertasari Kabupaten Bandung dan sekitarnya waspada dengan adanya potensi itu gempa susulan.

"Kami juga tidak bisa mengabaikan kondisi cuaca saat ini. Kita masuk periode pancaroba, peralihan dari kemarau ke hujan. Ini juga potensinya tidak bisa diabaikan juga karena potensi dampak dari cuaca ekstrem masih bisa terjadi,” katanya. 

Baca juga: Gempa Kabupaten Bandung Rabu Pagi akibat Aktivitas Sesar Garsela

Menurutnya, ketika tiba-tiba hujan, durasi sedang hingga lebat berpotensi lebih banyak, seperti angin kencang disertai petir atau kilat pasti akan terjadi. 

Ia mengatakan, masyarakat sangat tidak direkomendasikan untuk tetap di tenda. Terlebih, sekolah-sekolah masih memerlukan tenda. 

“Apa tidak sebaiknya memanfaatkan gedung yang memang masih bisa berdiri kokoh daripada anak-anak didik ini sekolahnya memakai tenda,” ujarnya.

Perwakilan BMKG juga menyarankan, akan lebih baik jika ada gedung yang bisa dimanfaatkan karena awal Oktober 2024 sudah memasuki musim hujan. 

“Jadi, jangan sampai dampak penyakit ini muncul dari pascagempa. Bukan dari gempanya, tetapi efek dari perubahan musim ini ataupun nanti cuaca ekstrem yang akan terjadi," katanya.

Turut hadir dalam rapat evaluasi tanggap darurat gempa bumi tersebut perwakilan dari BNPB, PVMBG, BMKG, Tagana Kementerian Sosial, dan pihak lainnya. 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Tinton Amin Putra, jajaran BPBD Provinsi Jabar dan Kabupaten Bandung juga turut hadir.

Rapat evaluasi itu digelar untuk menyikapi diberlakukannya tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung sejak Rabu (18/9/2024) sampai Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Kegiatan Jambore Perangkat Desa se-Kabupaten Bandung Diramaikan Ribuan Orang

Setelah status tanggap darurat gempa bumi berakhir, Pemkab Bandung menetapkan status transisi pemulihan bencana gempa bumi karena ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun atau mereda eskalasinya. 

Sementatra itu, gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.